JAKARTA, JOURNALARTA.COM – Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan komitmen penuh untuk mengawal, mengendalikan, dan memastikan program prioritas Presiden di sektor industri berjalan secara cepat dan tepat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, dalam rapat bersama Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) di Kantor Staf Presiden, Jakarta, pada Jumat (29/5/2026).
Dalam rapat tersebut, Jenderal (Purn.) Dudung menyampaikan apresiasi atas kontribusi nyata yang selama ini telah diberikan oleh para pelaku industri. Ia berharap sinergi ini dapat terus diperkuat demi mendukung agenda pembangunan nasional.
“Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada HKI yang telah berkontribusi terhadap kemajuan industri nasional, tentunya penciptaan lapangan pekerjaan, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Dan kami berharap peran HKI dapat terus mendorong reindustrialisasi, sehingga target Indonesia Emas 2045 dapat dicapai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dudung menjabarkan bahwa pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan pilar penting dalam menyukseskan pembangunan. Ia menekankan ada tiga poin Astacita Bapak Presiden yang dapat dicapai melalui sektor ini.
“Astacita ketiga yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta mengembangkan industri kreatif; Astacita kelima yaitu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; serta Astacita keenam yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan,” terangnya.
Demi menyukseskan visi besar Presiden tersebut, Kepala Staf Kepresidenan memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan ketat di lapangan.
“Tentunya saya selaku KSP akan melakukan pengawalan dan pengendalian. Tugas pokok saya itu salah satunya adalah mengawal, mengendalikan program prioritas Presiden. Kemudian yang kedua, memastikan program keunggulan Presiden secara cepat dan tepat,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum HKI, Didik Prasetiyono, memaparkan laporan strategis mengenai peta perkembangan dan hambatan lapangan yang dihadapi oleh industri saat ini.
“Indonesia memiliki daya tarik investasi global yang luar biasa. Namun, kecepatan eksekusi di lapangan masih menjadi tantangan utama. Hambatan lapangan dan faktor kecepatan yang dimaksudkan adalah panjangnya proses koordinasi lintas instansi, belum sinkronnya kebijakan pusat dan daerah, ketidaksamaan interpretasi regulasi di lapangan, dan belum adanya kepastian waktu penyelesaian pada beberapa izin dasar investasi,” ungkap Didik.
Merespons laporan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan akan segera memetakan permasalahan dari kawasan industri prioritas nasional dan KEK yang masuk kategori proyek strategis nasional.
Jenderal (Purn.) Dudung memerintahkan jajaran Kedeputian II KSP untuk menyusun rincian hambatan per perusahaan secara spesifik agar dapat langsung dilaporkan secara berkala kepada Presiden demi memangkas jalur birokrasi.
Rapat ini ditutup dengan semangat kebersamaan dan keyakinan bahwa sinkronisasi yang kokoh antara pemerintah dan pelaku usaha akan menjadi kunci utama dalam mendorong lompatan besar bagi kemajuan investasi dan industri nasional. Para pelaksana tugas Deputi yang hadir adalah Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Drs. Heru Kreshna Reza, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Prof. Popy Rufaidah, serta Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Fadjar Dwi Wisnuwardhani.(*)
