Gerindra Bela Program 1.098 Sapi Kurban Prabowo di Tengah Kritik

Partai Gerindra angkat bicara merespons gelombang kritik terhadap program pembagian 1.098 ekor sapi kurban atas nama Presiden Prabowo Subianto. Polemik muncul karena program ini dilaksanakan bersamaan dengan kunjungan kenegaraan Prabowo ke Prancis, memicu pertanyaan publik soal prioritas dan penggunaan anggaran negara di tengah berbagai tantangan ekonomi domestik.

Juru bicara partai berlambang burung garuda ini menegaskan bahwa program kurban dari APBN tersebut sah secara hukum dan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial pemerintah. Pembelaan ini datang di tengah suara-suara kritis yang mempertanyakan relevansi program simbolik bernilai miliaran rupiah saat presiden sedang melakukan diplomasi luar negeri.

Latar Belakang Kontroversi Program Kurban Presiden

Program pembagian hewan kurban oleh kepala negara sebenarnya bukan praktik baru dalam tradisi pemerintahan Indonesia. Namun skala 1.098 ekor sapi dalam satu momen Idul Adha menjadikan program tahun ini sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah.

Yang memicu kontroversi adalah timing pelaksanaan. Saat pengumuman dan distribusi sapi kurban berlangsung di berbagai wilayah Indonesia, Presiden Prabowo tengah berada di Paris untuk kunjungan kenegaraan. Beliau bahkan melaksanakan Salat Idul Adha 1447 H bersama diaspora Indonesia di Prancis, menciptakan kontras visual antara kepemimpinan simbolik di luar negeri dengan program domestik yang sedang menuai kritik.

Kritikus menilai alokasi anggaran untuk program ini kurang tepat sasaran di tengah berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Beberapa pengamat kebijakan publik mempertanyakan efektivitas program simbolis bernilai besar dibandingkan dengan program bantuan sosial yang lebih terukur dampaknya.

Respons dan Pembelaan Gerindra

Menanggapi kritik yang beredar, juru bicara Gerindra menekankan bahwa program ini telah melalui mekanisme perencanaan anggaran yang sah. Menurut partai pengusung Prabowo, penggunaan dana APBN untuk program kurban presiden tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Partai juga membingkai program ini sebagai bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) pemerintah—sebuah narasi yang menarik mengingat konsep CSR biasanya diasosiasikan dengan sektor swasta, bukan pemerintahan. Dalam pandangan Gerindra, negara memiliki tanggung jawab sosial layaknya korporasi untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bentuk, termasuk program keagamaan.