PDIP Bentuk Tim Evaluasi UU Pemilu Jelang 2029

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah membentuk tim khusus untuk mengevaluasi Undang-Undang Pemilu dan mempersiapkan strategi menuju Pemilihan Umum 2029. Langkah strategis ini diambil di tengah pembahasan revisi UU Pemilu di DPR yang masih alot, terutama menyangkut isu sensitif seperti ambang batas parlemen dan mekanisme koalisi partai pascapemilu.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengumumkan pembentukan tim evaluasi ini di Novotel Mangga Dua, Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026). Menurutnya, revisi UU Pemilu yang sedang dibahas di DPR menjadi pintu masuk penting bagi partai untuk mempersiapkan diri menghadapi kontestasi politik 2029.

“Di PDI Perjuangan kita sudah membentuk tim yang akan melakukan evaluasi terhadap undang-undang pemilu dan persiapan-persiapan menuju pada Pemilu tahun 2029,” ujar Andreas. Ia menegaskan bahwa pembahasan UU Pemilu di DPR saat ini menjadi momentum krusial yang tidak boleh dilewatkan partai.

Tarik Ulur Inisiatif Revisi UU Pemilu

Andreas mengungkapkan informasi bahwa revisi UU Pemilu yang semula menjadi inisiatif DPR kemungkinan akan dialihkan ke pemerintah. “Yang saya dengar kemarin katanya ini akan dialihkan ke pemerintah jadi inisiatifnya adalah pemerintah,” ungkapnya.

Pergeseran inisiatif ini memiliki implikasi signifikan terhadap dinamika pembahasan. Jika RUU tetap menjadi inisiatif DPR, seluruh fraksi harus menyepakati satu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang sama. Namun jika beralih menjadi inisiatif pemerintah, setiap fraksi bisa mengajukan DIM berbeda sesuai kepentingan politiknya masing-masing.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, yang juga politikus PDIP, menegaskan bahwa hingga kini RUU Pemilu masih tercatat sebagai inisiatif DPR dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun ini. “Sampai hari ini di dalam Prolegnas ya, bahwa RUU Pemilu entah itu RUU Pemilu, Pilpres ya, dan Pilkada, ataupun kodifikasi menjadi bagian Prolegnas inisiatif DPR,” kata Aria Bima di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5).

Perdebatan Ambang Batas Parlemen

Salah satu isu paling alot dalam pembahasan revisi UU Pemilu adalah penentuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Aria Bima menjelaskan bahwa sebagai inisiatif DPR, semua fraksi harus menyepakati satu angka ambang batas dalam DIM mereka.