Aktivis lingkungan legendaris Erin Brockovich, yang namanya menjadi sinonim perjuangan melawan pencemaran korporat sejak kemenangan hukumnya yang ikonik pada 1990-an, kini membuka front baru dalam kampanye lingkungannya. Target kali ini: industri data center yang berkembang eksplosif di Amerika Serikat namun beroperasi di balik tirai kerahasiaan yang nyaris impenetrabel.
Pergeseran fokus Brockovich ke sektor teknologi digital ini menandai momen krusial dalam debat publik tentang dampak lingkungan dari infrastruktur digital yang selama ini jarang tersentuh sorotan. Dalam era di mana kecerdasan buatan dan komputasi awan menjadi tulang punggung ekonomi digital, fasilitas-fasilitas raksasa yang menampung server tersebut mengonsumsi air dan energi dalam skala yang mengejutkan—namun sebagian besar publik tidak tahu berapa banyak, di mana, dan dengan dampak apa.
Kampanye baru Brockovich berfokus pada satu pertanyaan fundamental: mengapa perusahaan-perusahaan teknologi yang mengklaim komitmen terhadap keberlanjutan menolak mengungkap data konsumsi sumber daya publik mereka secara transparan?
Dari Pacific Gas & Electric ke Silicon Valley: Kontinuitas Perjuangan
Nama Erin Brockovich menjadi ikon aktivisme lingkungan setelah memenangkan gugatan class action senilai $333 juta terhadap Pacific Gas & Electric Company (PG&E) pada 1996. Kasus tersebut mengungkap kontaminasi air tanah dengan kromium heksavalen di Hinkley, California, yang menyebabkan penyakit serius pada ratusan penduduk. Kisahnya kemudian diabadikan dalam film Hollywood tahun 2000 yang dibintangi Julia Roberts.
Kini, lebih dari dua dekade kemudian, Brockovich mengidentifikasi pola serupa dalam industri data center: korporasi besar menggunakan sumber daya publik—air dan energi—dalam jumlah masif, namun informasi tentang dampaknya dijaga ketat sebagai rahasia bisnis. Bedanya, kali ini ancamannya bukan polutan kimia, melainkan kelangkaan sumber daya yang dipicu oleh konsumsi tersembunyi.
Data center adalah fasilitas yang menampung ribuan hingga jutaan server untuk menyimpan dan memproses data digital. Fasilitas ini membutuhkan pendinginan konstan—umumnya menggunakan air dalam jumlah sangat besar—serta pasokan listrik yang setara dengan konsumsi kota berukuran sedang. Namun, sebagian besar operator data center, termasuk raksasa teknologi seperti Amazon Web Services, Microsoft Azure, dan Google Cloud, tidak mempublikasikan secara terperinci berapa banyak air dan energi yang mereka konsumsi per lokasi.
Skala Tersembunyi: Berapa Banyak Air yang Dibutuhkan AI?
Isu ini menjadi semakin mendesak seiring ledakan investasi dalam kecerdasan buatan generatif. Model AI seperti ChatGPT, Gemini, dan Claude membutuhkan daya komputasi yang jauh lebih besar daripada aplikasi digital konvensional. Pelatihan satu model AI besar bisa mengonsumsi energi setara dengan emisi karbon ratusan penerbangan trans-Atlantik, sementara sistem pendingin data center yang menjalankannya bisa menyerap jutaan liter air setiap hari.
Sebuah studi dari University of California, Riverside, memperkirakan bahwa melatih GPT-3—model yang menjadi basis ChatGPT—mengonsumsi sekitar 700.000 liter air untuk pendinginan. Angka ini belum termasuk konsumsi untuk operasi inference (penggunaan model setelah dilatih), yang berlangsung terus-menerus setiap kali pengguna berinteraksi dengan chatbot AI.
Brockovich menyoroti bahwa di banyak wilayah di Amerika Serikat, data center dibangun di area yang sudah mengalami stres air—kondisi di mana permintaan air melebihi ketersediaan. Namun, izin penggunaan air untuk fasilitas ini sering kali dinegosiasikan secara tertutup dengan pemerintah lokal, tanpa konsultasi publik yang memadai.
“Kita berbicara tentang sumber daya publik yang digunakan oleh korporasi swasta untuk keuntungan pribadi, tanpa akuntabilitas transparan kepada masyarakat yang bergantung pada air dan energi yang sama,” ujar Brockovich dalam pernyataan publiknya, sebagaimana dilansir TechCrunch.
Resistensi Industri: Mengapa Transparansi Ditolak?
Industri teknologi berargumen bahwa data konsumsi sumber daya per fasilitas adalah informasi kompetitif yang sensitif. Mengungkapkan lokasi dan skala operasi data center, menurut mereka, bisa membuka celah keamanan atau memberikan keuntungan strategis kepada kompetitor.
Namun, kritikus—termasuk Brockovich—menilai argumen ini lemah. Transparansi tidak berarti mengungkap detail arsitektur keamanan atau konfigurasi teknis. Yang diminta adalah data agregat tentang konsumsi air dan energi, emisi karbon, serta dampak terhadap infrastruktur lokal—informasi yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab sosial korporat.
Beberapa perusahaan teknologi telah mempublikasikan laporan keberlanjutan tahunan yang mencakup konsumsi energi global, namun angka-angka tersebut sering kali tidak dipecah per lokasi atau per jenis operasi. Microsoft, misalnya, melaporkan bahwa mereka mengonsumsi sekitar 1,9 miliar liter air untuk pendinginan data center pada 2023, tetapi tidak merinci berapa banyak yang digunakan di wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan.
Di sisi lain, tekanan regulasi mulai meningkat. Uni Eropa telah mengusulkan aturan yang mewajibkan data center melaporkan konsumsi energi dan air secara terperinci. Beberapa negara bagian AS, termasuk California dan Virginia—yang menjadi rumah bagi konsentrasi data center tertinggi di negara itu—juga mulai mempertimbangkan regulasi serupa.
Dampak Lokal: Ketika Data Center Menyedot Air Komunitas
Kampanye Brockovich mendapat dukungan dari komunitas lokal yang merasakan langsung dampak kehadiran data center. Di Chandler, Arizona, misalnya, warga melaporkan bahwa pembangunan data center besar oleh Google bertepatan dengan penurunan tekanan air di jaringan rumah tangga. Di wilayah Loudoun County, Virginia—yang dijuluki “Data Center Alley”—lebih dari 25% pasokan listrik wilayah kini diserap oleh data center, memicu kekhawatiran tentang kenaikan tarif listrik dan ketergantungan infrastruktur.
Brockovich juga mengaitkan isu ini dengan keadilan lingkungan. Data center sering kali dibangun di wilayah pinggiran yang berpenduduk kurang mampu atau komunitas minoritas, yang memiliki daya tawar politik lebih rendah dalam negosiasi izin. Dampaknya—kenaikan tagihan utilitas, tekanan pada sumber daya air, polusi suara dari sistem pendingin—ditanggung oleh komunitas yang tidak mendapat manfaat ekonomi signifikan dari kehadiran fasilitas tersebut.
“Ini bukan soal anti-teknologi,” tegas Brockovich. “Ini soal memastikan bahwa inovasi tidak datang dengan biaya tersembunyi yang dibayar oleh komunitas yang paling rentan.”
Tuntutan Transparansi dan Jalan ke Depan
Brockovich menuntut beberapa langkah konkret dari industri dan regulator: pertama, kewajiban pelaporan publik tentang konsumsi air dan energi per fasilitas data center; kedua, penilaian dampak lingkungan yang independen sebelum izin pembangunan diberikan; ketiga, mekanisme partisipasi publik dalam keputusan yang menyangkut alokasi sumber daya lokal untuk data center.
Beberapa organisasi advokasi lingkungan, termasuk Natural Resources Defense Council (NRDC) dan Sierra Club, telah menyatakan dukungan terhadap kampanye Brockovich. Mereka menekankan bahwa transparansi adalah prasyarat untuk akuntabilitas, dan akuntabilitas adalah fondasi keberlanjutan yang sejati.
Dari sisi industri, beberapa perusahaan mulai bergerak—meski masih terbatas. Meta (Facebook) telah berkomitmen untuk mencapai net-zero water consumption pada 2030 dengan berinvestasi dalam teknologi pendingin yang lebih efisien dan proyek restorasi air. Google mengumumkan rencana untuk menggunakan 100% air daur ulang di beberapa data center barunya.
Namun, kritikus menilai komitmen-komitmen ini masih bersifat voluntary dan tidak mengatasi masalah inti: kurangnya transparansi real-time dan oversight publik. Tanpa data yang terverifikasi secara independen, sulit bagi publik dan regulator untuk menilai apakah klaim keberlanjutan perusahaan teknologi adalah substansi atau sekadar greenwashing.
Relevansi Global: Pelajaran untuk Pusat Data di Indonesia dan Asia
Kampanye Brockovich memiliki relevansi khusus bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang sedang mengalami ledakan investasi data center untuk melayani pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara. Jakarta, Batam, dan Surabaya menjadi target pembangunan hyperscale data center oleh perusahaan multinasional dan lokal.
Namun, infrastruktur air dan energi di banyak wilayah Indonesia masih rentan. Tanpa regulasi transparansi yang kuat, risiko yang diidentifikasi Brockovich bisa terulang: konsumsi sumber daya yang tidak terkontrol, dampak lokal yang tidak terdistribusi adil, dan minimnya akuntabilitas publik.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu belajar dari perdebatan di Amerika Serikat dan Eropa: regulasi transparansi bukan hambatan investasi, tetapi jaminan keberlanjutan jangka panjang yang melindungi kepentingan publik dan investor sekaligus.
Erin Brockovich, dengan reputasi yang dibangun dari kemenangan melawan korporasi raksasa, kini membuka babak baru dalam perjuangan lingkungan abad ke-21. Target kali ini bukan pabrik kimia di pedalaman California, melainkan infrastruktur digital yang mendukung kehidupan modern—namun prinsipnya tetap sama: hak publik untuk mengetahui apa yang terjadi dengan sumber daya mereka, dan tanggung jawab korporasi untuk beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.