Jangan Ulangi 1998: Demokrasi Membutuhkan Kewaspadaan, Bukan Adu Domba

Oleh : Rikky Fermana (Penanggungjawab KBO Babel/Ketua PJS Bangka Belitung)

Bangka Belitung, Journalarta.com – Sejarah tidak pernah benar-benar berulang. Namun sejarah sering menghadirkan pola yang mirip. Karena itu, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang hidup dalam romantisme masa lalu, melainkan bangsa yang mampu membaca tanda-tanda zaman sebelum terlambat.

Mei 1998 menjadi salah satu titik paling menentukan dalam perjalanan Republik Indonesia. Banyak orang mengingat gelombang demonstrasi mahasiswa, kerusuhan sosial, dan lengsernya Presiden Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun. Namun sedikit yang menyadari bahwa salah satu pukulan paling mematikan terhadap kekuasaan saat itu justru datang dari dalam pemerintahan sendiri.

Pengunduran diri 14 menteri ekonomi bukan sekadar tindakan administratif. Itu adalah pesan politik yang sangat keras. Ketika para pembantu utama negara mulai kehilangan keyakinan terhadap kemampuan pemerintah mengendalikan keadaan, sesungguhnya yang sedang runtuh bukan hanya kabinet, melainkan kepercayaan.

Dalam politik, kepercayaan adalah mata uang paling berharga. Ketika kepercayaan hilang, kekuasaan yang terlihat kokoh bisa ambruk hanya dalam hitungan hari.

Pertanyaannya, apakah Indonesia hari ini sedang menghadapi situasi yang sama?

Jawabannya tentu tidak sepenuhnya sama. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan tahun 1998. Sistem demokrasi lebih terbuka. Kebebasan pers lebih luas. Mekanisme pergantian kekuasaan berlangsung secara konstitusional.

Namun ada satu hal yang patut dicermati: pola pembentukan opini publik yang terus-menerus diarahkan untuk menciptakan krisis kepercayaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat dibanjiri narasi yang nyaris tanpa henti. Apa pun kebijakan pemerintah selalu diposisikan sebagai kesalahan. Apa pun keputusan negara selalu dicurigai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Bahkan sebelum sebuah kebijakan berjalan, vonis negatif sudah lebih dulu dijatuhkan.

Kritik tentu sah dalam demokrasi. Bahkan kritik merupakan vitamin bagi pemerintahan agar tidak terjebak dalam kekuasaan yang absolut. Tetapi ketika kritik berubah menjadi kampanye sistematis untuk menghancurkan legitimasi negara, maka yang sedang dipertaruhkan bukan lagi pergantian pemimpin, melainkan stabilitas bangsa.

Di sinilah publik harus waspada.