Pers BEJO’S dan Jalan Panjang Reformasi Jurnalistik: Saatnya Menata Ulang Profesionalisme Wartawan di Indonesia

Oleh: Rikky Fermana (Ketua DPD Pro Jurnalismedia Siber/PJS Bangka Belitung)

BANGKA BELITUNG, JOURNALARTA.COM – Ketika Direktorat IKPD Kementerian PPN/Bappenas menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Desain dan Persiapan Implementasi Policy Sandbox Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2 Juni 2026, publik tentu berharap lahir sebuah diskusi yang komprehensif mengenai masa depan pers Indonesia.

Gagasan BEJO’S pada dasarnya merupakan konsep yang sangat baik. Pers memang harus bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat secara industri. Tidak ada yang membantah hal tersebut. Namun persoalan mendasar yang patut dipertanyakan adalah: apakah mungkin menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas apabila sistem yang melahirkan produk tersebut masih menyisakan banyak persoalan?

Diskusi tentang kualitas pers tidak boleh berhenti pada hasil akhir berupa berita. Perhatian juga harus diarahkan pada proses yang melahirkan berita tersebut. Sebab kualitas sebuah produk jurnalistik sesungguhnya ditentukan sejak tahap paling awal, yakni ketika seseorang direkrut menjadi wartawan.

Selama ini publik terlalu sering diajak membahas bagaimana media harus menyajikan informasi yang baik, bagaimana wartawan harus mematuhi kode etik, serta bagaimana perusahaan pers harus menjaga independensi. Semua itu benar. Namun sangat sedikit ruang diskusi yang membahas kualitas sumber daya manusia yang masuk ke dalam industri pers sejak awal.

Padahal di situlah letak persoalan sesungguhnya.

Di tengah perkembangan teknologi digital yang begitu cepat, jumlah media tumbuh secara eksponensial. Jika dahulu mendirikan perusahaan pers membutuhkan modal besar, kini siapa pun dapat membuat portal berita hanya dengan biaya yang relatif murah. Fenomena ini membawa dua sisi mata uang.

Di satu sisi, demokrasi mendapatkan manfaat karena ruang kebebasan berekspresi semakin terbuka. Masyarakat memiliki lebih banyak sumber informasi dan suara-suara daerah memperoleh panggung yang sebelumnya sulit didapatkan.

Namun di sisi lain, kemudahan tersebut juga melahirkan persoalan serius berupa menjamurnya media yang tidak dibarengi dengan standar profesionalisme yang memadai.