Mahfud Ragukan Keseriusan Pemerintah dalam Reformasi Polri

Kilau Harapan di Istana, Lalu Gelap Kembali

Pada Mei 2026, momen baru datang. Mahfud akhirnya dipanggil menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara untuk mempresentasikan laporan reformasi Polri. Pertemuan berlangsung hangat. Presiden tampak antusias, berdiskusi intensif dengan Mahfud tentang arah reformasi institusi keamanan negara.

Sekejap harapan muncul lagi. Mahfud merasa semangat baru, pikir ada kesungguhan dari tingkat pucuk pemerintahan. Presiden bahkan mengambil beberapa keputusan kecil dan menunjukkan minat terhadap detail-detail rekomendasi. Mungkin, pikir Mahfud, kali ini benar-benar ada gerak nyata.

Namun harapan itu ternyata hanya kilau sesaat. “Tapi sesudah itu, saya lihat gejalanya enggak ada gerak apapun (dari pemerintah),” jelas Mahfud dua minggu setelah pertemuan Istana. Pemerintah tidak menjalankan kesepakatan yang dibuat dalam pertemuan, termasuk penugasan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengelola tindak lanjut rekomendasi KPRP secara struktural.

Mahfud melihat pola yang sama terulang: antusiasme sesaat, kemudian diam membisu. Tidak ada mekanisme yang jelas, tidak ada deadline implementasi, tidak ada pejabat yang bertanggung jawab penuh. Rekomendasi itu, dalam istilahnya sendiri, akhirnya hanya “dokumen berdebu di laci.”

Akar Masalah: Struktur Komisi yang Lemah

Mengapa terjadi penundaan berlarut-larut? Mahfud mengidentifikasi akar masalahnya: posisi Tim Reformasi Polri lemah sejak awal, jauh sebelum laporan dikerjakan.

Komisi hanya bersifat ad hoc — sementara, tidak permanen. Ia tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan eksekutif. Fungsinya semata-mata memberikan usulan dan rekomendasi kepada pemerintah pusat. Artinya, semua hasil kerja komisi tergantung sepenuhnya pada keputusan pemerintah untuk melanjutkan atau tidak. Tidak ada mekanisme paksaan, tidak ada konsekuensi jika diabaikan.

Struktur seperti itu menciptakan celah besar. Rekomendasi bisa tertunda tanpa batas waktu. Pemerintah punya alasan untuk menunda implementasi — misalnya karena alasan anggaran, koordinasi lintas-kementerian yang rumit, atau pertimbangan politis yang tidak transparan. Sementara itu, publik tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kantor pemerintah.

“Sebuah tim yang hanya punya fungsi merekomendasikan tapi tidak punya kekuatan untuk memastikan implementasi, ya akhirnya rekomendasi itu cuma jadi wacana,” kata seorang analis institusi keamanan dari lembaga pemikir independen yang memantau kasus ini, meminta tidak disebutkan namanya untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah.