Mahfud Ragukan Keseriusan Pemerintah dalam Reformasi Polri

Implikasi untuk Reformasi Keamanan Nasional

Pengalaman Mahfud menunjukkan masalah sistemik dalam upaya reformasi institusi keamanan Indonesia. Komisi ad hoc telah berulang kali dibentuk untuk berbagai isu — dari kasus pelanggaran HAM hingga penegakan disiplin internal Polri. Namun pola yang sama selalu terjadi: laporan disusun, rekomendasi diberikan, lalu mengendap.

Data dari survei transparansi pemerintah tahun 2025 menunjukkan hanya 23 persen dari rekomendasi komisi-komisi investigasi pemerintah yang diimplementasikan penuh dalam 18 bulan pertama. Sisanya tertunda, diimplementasikan sebagian, atau sama sekali tidak ditindaklanjuti.

Untuk Polri khususnya, tantangan lebih kompleks. Institusi itu memiliki struktur hierarki ketat dan tradisi internal yang sulit diubah dari luar. Reformasi sejati memerlukan suara kuat dari dalam, dukungan eksekutif dari atas, dan tekanan berkelanjutan dari masyarakat. Jika komisi yang dibentuk tidak memiliki kekuatan untuk memaksa perubahan, maka institusi bisa terus mempertahankan status quo.

Catatan untuk Pemerintah Berikutnya

Mahfud tidak sepenuhnya pesimis, tapi suaranya jelas mengandung peringatan. Ia menekankan bahwa reformasi Polri tidak bisa diwujudkan dengan sekadar membentuk tim atau komisi. Diperlukan kemauan politik yang nyata — bukan hanya janji di pertemuan, tapi aksi konkret dengan timeline jelas dan akuntabilitas terukur.

Beberapa rekomendasi KPRP yang belum diimplementasikan antara lain: penguatan independensi internal affairs Polri, perubahan sistem promosi berbasis merit bukan loyalitas politik, dan pembentukan mekanisme pengawasan sipil yang lebih kuat. Semua itu memerlukan komitmen jangka panjang dan dana operasional yang signifikan.

“Reformasi Polri bukan pekerjaan tiga bulan atau setahun. Ini pekerjaan dekade. Tapi yang bisa dilakukan pemerintah sekarang ialah menunjukkan komitmen nyata dengan mengimplementasikan langkah-langkah pertama,” kata Mahfud dalam kesempatan lain.

Pengalaman pahit ini menjadi pelajaran: untuk perubahan institusi besar seperti Polri, komisi sementara tanpa kekuatan eksekutif hanya akan menghasilkan dokumen. Yang dibutuhkan adalah struktur yang lebih kuat, akuntabilitas yang jelas, dan tekanan publik berkelanjutan agar rekomendasi tidak hanya menjadi bacaan di akhir pekan, tapi menjadi aksi nyata yang mengubah cara Polri bekerja.