PANGKALPINANG, JOURNALARTA.COM – Pemprov Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengincar pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari sektor industri sebagai senjata utama mendongkrak Pendapatan Asli Daerah 2026. Rakor khusus digelar Rabu malam, 17 Juni 2026, di Rumah Dinas Gubernur, Air Itam, Pangkalpinang.
Rakor ini bukan sekadar evaluasi rutin. Babel sedang menghadapi tekanan defisit anggaran dan pemerintah daerah merespons dengan dua langkah sekaligus: memotong belanja non-prioritas di seluruh perangkat daerah, sambil agresif memburu sumber-sumber pajak yang selama ini belum tergarap maksimal.
Perusahaan Diminta Tak Beli BBM dari Luar Babel
Salah satu instruksi paling konkret dalam rakor malam itu yaitu seluruh perusahaan yang beroperasi di Bumi Serumpun Sebalai diminta bahkan didesak untuk membeli bahan bakar hanya dari penyalur resmi dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alasannya sederhana, setiap liter BBM yang dibeli di luar daerah berarti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mengalir ke kas provinsi lain, bukan ke Babel.
Potensinya signifikan. Sektor industri di Babel mulai dari tambang timah hingga perkebunan mengonsumsi BBM dalam volume besar. Jika pembelian dialihkan ke penyalur lokal, kontribusi PBBKB ke PAD bisa naik drastis tanpa perlu menaikkan tarif pajak satu pun.
Pj Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Fery Afriyanto, memimpin rapat mewakili Gubernur. Ia membacakan arahan tertulis dan menegaskan bahwa kemandirian fiskal bukan pilihan, melainkan keharusan.
“Pendapatan Asli Daerah merupakan pilar utama dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Semakin kuat PAD yang kita miliki, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Fery.
Digitalisasi dan Pengawasan Lapangan Diperkuat
Fery juga menginstruksikan jajaran Badan Keuangan Daerah (Bakuda) dan seluruh UPT di kabupaten/kota untuk mempercepat digitalisasi sistem pemungutan. Target: meminimalkan kebocoran pendapatan sekaligus mempercepat pencatatan potensi pajak yang belum tergali.
“Saya meminta seluruh jajaran Bakuda dan UPT di kabupaten/kota untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, dan melakukan pemetaan potensi PAD secara lebih akurat. Setiap potensi yang ada harus diidentifikasi, dicatat, dan dikelola dengan baik agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi daerah,” ujarnya.
Digitalisasi disebut Fery bukan sekadar modernisasi administratif. Teknologi informasi, kata dia, akan memperkuat pengawasan lapangan sekaligus menutup celah yang selama ini menjadi titik bocor pendapatan daerah.
Rakor dihadiri Kepala Perangkat Daerah serta seluruh Kepala UPT Bakuda Wilayah Kabupaten/Kota. Pertemuan ini diinisiasi langsung oleh Bakuda Provinsi Babel sebagai bagian dari evaluasi capaian pajak paruh pertama 2026.
Pengetatan Belanja Sambil Kejar Pendapatan
Kebijakan Pemprov Babel saat ini berjalan dua rel. Di sisi pengeluaran, sejumlah kegiatan non-prioritas ditunda sampai kondisi fiskal membaik. Di sisi pendapatan, semester kedua 2026 dijadikan momentum untuk mengejar target yang belum tercapai di paruh pertama.
Strategi ini mencerminkan tekanan nyata yang dihadapi daerah-daerah yang ketergantungan fiskalnya masih tinggi terhadap transfer pusat. Babel, seperti banyak provinsi berbasis sumber daya alam, harus membuktikan bahwa PAD-nya bisa tumbuh mandiri tidak hanya mengandalkan Dana Bagi Hasil atau Dana Alokasi Umum.
Pemprov Babel menyatakan optimistis target PAD 2026 masih bisa dikejar, asalkan seluruh komponen mulai dari perangkat daerah hingga pelaku usaha swasta bergerak satu arah. (Sumber : Biro Adpim Setda Prov. Babel/ Editor: Revan)
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.