Ponton Diduga Milik Oknum TNI Ditenggelamkan Warga di Bangka Barat: Penertiban atau Pembiaran?

BANGKA BARAT, JOURNALARTA.COM – Warga pesisir Perairan Enjel, Kembang Masam, Mentok, menenggelamkan satu unit ponton Tambang Inkonvensional Apung yang diduga berkaitan dengan oknum anggota TNI. Kejadian 4 Juni 2026 itu meninggalkan banyak pertanyaan yang sampai kini belum terjawab.

Aksi massa itu bukan spontan. Warga mengaku sudah lama gerah dengan aktivitas tambang di kawasan perairan Kembang Masam, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Protes berulang tak digubris. Akhirnya sekelompok warga turun langsung ke lokasi, mendatangi ponton yang sedang beroperasi, lalu menenggelamkannya. Satu unit lain berhasil diamankan massa.

Yang membuat kasus ini lebih berat dari sekadar konflik tambang biasa yakni ponton yang ditenggelamkan itu disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan seorang oknum anggota Kodim di wilayah Bangka Barat. Belum ada konfirmasi resmi soal ini. Tapi nama institusi militer sudah terlanjur terseret ke tengah pusaran polemik.

Dugaan Penembakan yang Belum Dijelaskan

Insiden tak berhenti di situ. Sejumlah sumber menyebut ada dugaan penembakan ketika massa mulai mendekati area ponton. Seorang oknum yang dikaitkan dengan aktivitas tambang tersebut disebut melepaskan tembakan untuk menghalau warga.

Lebih mengkhawatirkan lagi, informasi yang beredar menyebut senjata yang digunakan bukan senjata organik dinas. Artinya, jika benar, ada senjata ilegal di lokasi tambang yang diduga melibatkan aparat.

Tapi itu semua masih kabar yang beredar di masyarakat. Hingga berita ini diturunkan pada Kamis (18/6/2026), tidak ada satu pun pernyataan resmi dari Korem 045/Garuda Jaya maupun Kodim 0431/Bangka Barat. Tidak ada penjelasan apakah penembakan benar terjadi. Tidak ada klarifikasi soal kepemilikan ponton. Tidak ada sikap institusi.

Keheningan itu justru yang paling berbicara.

Suara Warga yang Sudah Lama Terabaikan

“Kami sudah lama resah. Aktivitas tambang masih ada. Warga akhirnya turun langsung karena merasa tidak ada perubahan,” kata seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Kalimat pendek itu mewakili akumulasi panjang. Nelayan di kawasan pesisir Kembang Masam mengeluhkan wilayah tangkap yang kian menyempit akibat operasi tambang apung. Kekeruhan air, rusaknya ekosistem laut dangkal, hingga persaingan ruang antara perahu nelayan dan ponton tambang, semua itu sudah lama menjadi keluhan yang mengendap tanpa penyelesaian.

Ketika jalur formal tidak membuahkan hasil, warga memilih jalur yang lebih langsung. Hasilnya: satu ponton karam, dan sebuah kasus yang kini menarik perhatian publik jauh lebih luas dari sekadar lingkup Bangka Barat.

Ujian bagi Komitmen Penegakan Hukum

Peristiwa ini muncul justru ketika Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan tidak boleh ada anggota TNI yang terlibat dalam aktivitas bisnis ilegal, termasuk pertambangan tanpa izin. Pernyataan keras dari pusat itu mestinya menjadi pijakan bagi satuan di daerah untuk bergerak cepat membersihkan diri bukan diam.

Semangat reformasi internal TNI menempatkan prajurit sebagai garda pertahanan negara. Bukan pelaku ekonomi yang bersaing dengan nelayan kecil di kawasan perairan terpencil. Jika dugaan keterlibatan oknum terbukti, ini bukan sekadar perkara pidana perorangan. Ini menyangkut wibawa institusi.

Bangka Barat bukan kali pertama diwarnai polemik tambang apung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan sudah bertahun-tahun bergulat dengan persoalan timah ilegal yang menggerogoti lingkungan pesisir sekaligus memperumit tata kelola sumber daya alam. Setiap kali ada insiden, publik berharap ada titik balik. Tapi harapan itu kerap kandas.

Kasus Perairan Enjel menjadi ujian kecil namun krusial. Apakah aparat penegak hukum dan institusi militer mau membuka fakta secara transparan? Siapa pemilik ponton itu sesungguhnya? Benarkah ada tembakan dilepaskan, dan dengan senjata apa?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak boleh dibiarkan menggantung terlalu lama. Setiap hari tanpa penjelasan resmi adalah hari di mana spekulasi tumbuh, kepercayaan publik terkikis, dan warga pesisir Kembang Masam semakin merasa sendirian menghadapi masalah yang seharusnya sudah lama diselesaikan negara.

Langkah Kodim 0431/Bangka Barat dan Korem 045/Garuda Jaya dalam merespons kasus ini dalam waktu dekat akan menjadi penanda nyata seberapa serius komitmen penegakan hukum itu berlaku juga di Bangka Barat. (KBO Babel/Editor: Revan)