Minggu, 5 Juli 2026 WIB
BREAKING
POLITIK PEMERINTAHAN

PDIP Dibilang Abu-abu, PKS Ungkit 10 Tahun Jadi Oposisi Era Jokowi

PDIP dibilang abu-abu dalam peta politik parlemen
JAKARTA — PDIP dibilang abu-abu dalam sikap politiknya, dan PKS langsung mengingatkan bahwa mereka pernah 10 tahun berdiri sebagai oposisi pada era. (Ilustrasi: AI)

Tarik-menarik koalisi dan oposisi

Perdebatan soal abu-abu atau oposisi bukan cuma soal istilah. Ini berkaitan langsung dengan komposisi kekuatan di DPR dan cara partai membaca peta politik setelah pemilu. Saat koalisi pemerintahan cenderung gemuk, ruang oposisi sering menyempit. Akibatnya, suara kritis jadi jarang terdengar lantang.

PKS selama ini menempatkan diri sebagai partai yang tidak ikut kabinet Jokowi. Pilihan itu membuat mereka leluasa mengkritik kebijakan pemerintah, mulai dari isu ekonomi, pembatasan sosial, sampai pembahasan undang-undang yang ramai diperdebatkan. Tapi harga politiknya juga ada. Mereka tak punya akses langsung ke kursi eksekutif.

PDIP sendiri berada dalam posisi yang berbeda-beda pada tiap fase politik. Pada satu momen, partai ini mendukung penuh pemerintah. Pada momen lain, mereka mengambil jarak dan memilih menjadi penyeimbang. Di situlah label abu-abu muncul, terutama dari lawan politik yang ingin menekan PDIP agar bersikap lebih tegas.

Kenapa pernyataan ini jadi penting

Di permukaan, ini cuma adu narasi antarpartai. Tapi dampaknya jauh lebih luas. Jika partai besar saling mengunci posisi, publik bisa mendapat peta yang lebih jelas tentang siapa mengawal pemerintah, siapa mengoreksi, dan siapa menahan diri demi stabilitas politik.

Di Indonesia, istilah oposisi sering kali tidak sesederhana hitam-putih. Partai bisa berada di luar kabinet, tapi masih mendukung agenda tertentu. Sebaliknya, ada juga partai di dalam pemerintahan yang sesekali melempar kritik. Karena itu, debat tentang “abu-abu” sebenarnya juga debat tentang definisi oposisi di sistem politik Indonesia.

PKS mencoba mengisi ruang itu dengan mengingatkan rekam jejaknya. PDIP membalas dengan menegaskan bahwa sikap penyeimbang tidak identik dengan kabur. Dua narasi ini kemungkinan masih akan terus muncul selama peta kekuasaan di parlemen belum benar-benar mengeras.

Yang pasti, sorotan publik akan tertuju pada satu hal: apakah partai-partai besar benar-benar konsisten dengan sikap politik yang mereka klaim. Dalam politik Indonesia, konsistensi sering jadi barang mahal. Dan mahal sekali.

Halaman:12Semua Halaman

(AG)

📲
Ikuti JournalArta News di Telegram

Dapatkan berita terbaru Bangka Belitung & nasional langsung di Telegram Anda. Gratis, no spam.

💬 Follow @journalartanews →
Bagikan: Facebook Twitter Telegram

Artikel Untuk Anda