Perhimpunan Guru Tak Percaya Klaim Efisiensi BGN soal MBG

Kesenjangan Fasilitas Sekolah dan Kesejahteraan Guru

Kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekolah dasar di wilayah pedalaman bahkan tidak memiliki fasilitas sanitasi yang memadai. Guru-guru di daerah mengeluhkan kebijakan instan ini yang dianggap mengabaikan kebutuhan dasar infrastruktur sekolah demi program pencitraan yang berbiaya mahal.

Persoalan guru honorer yang upahnya masih di bawah standar layak juga belum menemui titik terang. P2G menekankan bahwa pemenuhan gizi anak memang penting, namun memberikan asupan makanan di dalam ruang kelas yang atapnya bocor dan ditangani oleh guru yang tidak sejahtera adalah bentuk ironi pendidikan modern.

Desakan Transparansi Formula Alokasi Dana

P2G mendesak pemerintah untuk membuka secara transparan formula perhitungan yang digunakan BGN hingga memunculkan angka Rp 270 triliun untuk program makan bergizi gratis. Publik, terutama komunitas pendidik, berhak mengetahui detail operasional, rantai pasok, dan distribusi logistik yang memakan biaya luar biasa besar tersebut.

Pengawasan ketat dari DPR dan masyarakat sipil kini menjadi kunci penting untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran di tingkat daerah. Tanpa adanya kontrol yang kuat, program pemenuhan gizi anak sekolah ini dikhawatirkan berubah menjadi beban APBN yang tidak terkendali dan mengorbankan kualitas pendidikan itu sendiri secara jangka panjang.

Skeptisisme para guru ini menjadi sinyal merah bagi jalannya roda pemerintahan. Kementerian Keuangan bersama DPR kini memikul tanggung jawab besar untuk mengoreksi usulan fantastis tersebut sebelum disahkan menjadi undang-undang anggaran resmi.