EU dan Taliban Bahas Deportasi Afghanistan di Brussel

BRUSSELS — Delegasi Taliban Afghanistan bertemu dengan staf Uni Eropa pada Selasa dalam pertemuan tertutup di Brussel untuk membahas layanan konsuler dan deportasi Afghanistan yang disebut sebagai “pemulangan bermartabat”. Pertemuan itu digelar di lokasi yang dirahasiakan, kata juru bicara Taliban, Abdul Qahar Balkhi.

Langkah ini penting karena sejumlah negara Uni Eropa sedang menekan Brussel untuk mempercepat pemulangan warga Afghanistan yang permohonan suakanya ditolak atau dianggap mengancam keamanan. Di saat yang sama, pertemuan itu memicu kritik keras dari kelompok hak asasi manusia yang menilai pembicaraan tersebut bisa membahayakan warga Afghanistan di Eropa maupun di dalam negeri mereka sendiri.

Taliban sebut pertemuan pertama di Brussel

Balkhi menyebut kunjungan itu sebagai momen bersejarah karena untuk pertama kalinya delegasi “Emirat Islam” bertemu dengan pihak Uni Eropa di ibu kota Belgia. Ia mengatakan lima anggota delegasi membahas pembukaan kembali layanan konsuler bagi warga Afghanistan di kawasan Uni Eropa, termasuk kehadiran perwakilan konsuler dan proses pemulangan yang “bermartabat”.

Brussel menjadi titik sensitif. Kota ini adalah pusat lembaga Uni Eropa dan markas NATO. Karena itu, pertemuan semacam ini tak cuma soal teknis imigrasi. Ada pesan politik yang ikut terbaca. Taliban masih tidak diakui secara resmi oleh satu pun negara Uni Eropa, tetapi komunikasi terbatas mulai dibuka lewat jalur teknis dan kunjungan diplomatik yang hati-hati.

Pejabat Belgia, yang menjadi tuan rumah institusi Uni Eropa, juga memberi penjelasan. Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prévot mengatakan Belgia tidak mengakui Taliban sebagai pemerintah yang sah. Namun, jika Uni Eropa meminta, Belgia tetap memberi visa kepada delegasi Taliban sesuai kebijakan negara tuan rumah.

“Belgia tidak dapat memberi legitimasi pada rezim yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia serius,” ujar Prévot dalam pernyataannya. Ia menegaskan, memfasilitasi pertemuan di bawah kebijakan host-state tidak sama dengan pengakuan resmi.

Tekanan Uni Eropa untuk deportasi Afghanistan meningkat

Komisi Eropa menyebut pertemuan itu lahir dari tekanan mayoritas negara anggota. Sebanyak 20 dari 27 negara Uni Eropa menandatangani surat pada Oktober lalu yang meminta kebijakan migrasi diperketat, termasuk peningkatan deportasi Afghanistan. Menurut juru bicara Komisi Markus Lammert, pembicaraan dengan Taliban masih berada di level teknis.

“Ini kontak tingkat teknis. Ini tidak berarti pengakuan,” kata Lammert. Ia menambahkan, fokus awal ada pada pelaku kejahatan dan orang yang dinilai membahayakan oleh otoritas keamanan.

Data yang dibawa Belgia memberi gambaran mengapa isu ini memanas. Menteri Migrasi Belgia Anneleen Van Bossuyt menyebut hanya 2 persen dari 22.870 warga Afghanistan yang diperintahkan pulang di seluruh Uni Eropa benar-benar kembali. Angka itu membuat beberapa pemerintah menuntut skema yang lebih keras dan lebih cepat.

Masalahnya, jalur deportasi ini beririsan dengan situasi kemanusiaan Afghanistan yang rapuh. Sekitar 3 juta warga Afghanistan kembali dari Pakistan dan Iran dalam setahun terakhir, banyak di antaranya dipulangkan secara paksa. Negara itu masih bergulat dengan krisis pangan, ekonomi yang lesu, dan sanksi yang menekan kehidupan sehari-hari.

Kritik soal hak perempuan dan risiko keamanan

Kelompok HAM langsung menyasar pertemuan Brussel. Human Rights Watch menilai pembicaraan dengan Taliban tanpa syarat kuat soal hak asasi justru melemahkan kredibilitas Uni Eropa. Fereshta Abbasi, peneliti HRW, mengatakan pendekatan seperti itu berbahaya karena menempatkan warga Afghanistan dalam risiko, baik di Eropa maupun setelah dipulangkan.

“Setiap keterlibatan dengan Taliban harus memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia dan akuntabilitas — bukan mendeportasi orang ke tempat yang berbahaya,” kata Abbasi.

Kritik juga datang dari aktivis dan peraih Nobel Perdamaian Malala Yousafzai. Ia menyebut dirinya “sangat terguncang” karena Uni Eropa berbicara dengan Taliban. Menurut Malala, Eropa tidak boleh melegitimasi rezim yang bertanggung jawab atas salah satu krisis hak asasi manusia terburuk di dunia. Ia menegaskan, setiap kontak dengan Taliban harus dimulai dan diakhiri dengan hak perempuan dan anak perempuan Afghanistan.

Sejak Taliban merebut kekuasaan pada 2021, otoritas baru Afghanistan memberlakukan pembatasan ketat terhadap perempuan dan anak perempuan. Mereka dilarang sekolah di atas tingkat dasar, dibatasi bekerja di sebagian besar profesi, dan diatur ketat soal pakaian di ruang publik. Kebijakan itu membuat kerja sama apa pun dengan Taliban selalu dibaca lewat kacamata moral dan keamanan sekaligus.

Uni Eropa belum mau membuka detail tambahan soal pertemuan ini. Komisi Eropa menolak sejumlah permintaan informasi lanjutan. Sementara itu, Taliban perlahan memperluas akses diplomatiknya di Eropa, meski belum ada pengakuan resmi. Satu pertemuan saja belum mengubah peta politik. Tapi angka 22.870 warga Afghanistan yang diperintahkan pulang, dengan tingkat kepatuhan hanya 2 persen, menunjukkan isu ini masih akan terus menekan Brussels.