“Ini kontak tingkat teknis. Ini tidak berarti pengakuan,” kata Lammert. Ia menambahkan, fokus awal ada pada pelaku kejahatan dan orang yang dinilai membahayakan oleh otoritas keamanan.
Data yang dibawa Belgia memberi gambaran mengapa isu ini memanas. Menteri Migrasi Belgia Anneleen Van Bossuyt menyebut hanya 2 persen dari 22.870 warga Afghanistan yang diperintahkan pulang di seluruh Uni Eropa benar-benar kembali. Angka itu membuat beberapa pemerintah menuntut skema yang lebih keras dan lebih cepat.
Masalahnya, jalur deportasi ini beririsan dengan situasi kemanusiaan Afghanistan yang rapuh. Sekitar 3 juta warga Afghanistan kembali dari Pakistan dan Iran dalam setahun terakhir, banyak di antaranya dipulangkan secara paksa. Negara itu masih bergulat dengan krisis pangan, ekonomi yang lesu, dan sanksi yang menekan kehidupan sehari-hari.
Kritik soal hak perempuan dan risiko keamanan
Kelompok HAM langsung menyasar pertemuan Brussel. Human Rights Watch menilai pembicaraan dengan Taliban tanpa syarat kuat soal hak asasi justru melemahkan kredibilitas Uni Eropa. Fereshta Abbasi, peneliti HRW, mengatakan pendekatan seperti itu berbahaya karena menempatkan warga Afghanistan dalam risiko, baik di Eropa maupun setelah dipulangkan.
“Setiap keterlibatan dengan Taliban harus memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia dan akuntabilitas — bukan mendeportasi orang ke tempat yang berbahaya,” kata Abbasi.
Kritik juga datang dari aktivis dan peraih Nobel Perdamaian Malala Yousafzai. Ia menyebut dirinya “sangat terguncang” karena Uni Eropa berbicara dengan Taliban. Menurut Malala, Eropa tidak boleh melegitimasi rezim yang bertanggung jawab atas salah satu krisis hak asasi manusia terburuk di dunia. Ia menegaskan, setiap kontak dengan Taliban harus dimulai dan diakhiri dengan hak perempuan dan anak perempuan Afghanistan.
Sejak Taliban merebut kekuasaan pada 2021, otoritas baru Afghanistan memberlakukan pembatasan ketat terhadap perempuan dan anak perempuan. Mereka dilarang sekolah di atas tingkat dasar, dibatasi bekerja di sebagian besar profesi, dan diatur ketat soal pakaian di ruang publik. Kebijakan itu membuat kerja sama apa pun dengan Taliban selalu dibaca lewat kacamata moral dan keamanan sekaligus.
Uni Eropa belum mau membuka detail tambahan soal pertemuan ini. Komisi Eropa menolak sejumlah permintaan informasi lanjutan. Sementara itu, Taliban perlahan memperluas akses diplomatiknya di Eropa, meski belum ada pengakuan resmi. Satu pertemuan saja belum mengubah peta politik. Tapi angka 22.870 warga Afghanistan yang diperintahkan pulang, dengan tingkat kepatuhan hanya 2 persen, menunjukkan isu ini masih akan terus menekan Brussels.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.