Regulasi keamanan nasional Hong Kong sorot prosedur kasus lama

HONG KONG — Regulasi keamanan nasional baru di Hong Kong memicu perhatian karena memberi kewenangan prosedural yang bisa memengaruhi cara penyidikan, penangkapan, penangguhan penahanan, hingga jenis persidangan untuk kasus tertentu. Aturan turunan itu, menurut Jose-Antonio Maurellet SC selaku Ketua Hong Kong Bar Association, tidak menciptakan delik baru, tetapi membuka ruang penerapan mekanisme hukum terhadap perkara yang peristiwanya sudah terjadi sebelumnya.

Dalam kolom Legal Tales yang diterbitkan secara daring, Maurellet menilai penerbitan regulasi itu harus dijalankan dengan serius dan penuh kehati-hatian. Ia menyoroti bahwa, meski tidak ada unsur kriminal baru yang dimasukkan, dampaknya tetap besar karena sebuah sertifikat dari kepala eksekutif dapat mengubah prosedur penanganan perkara.

Regulasi keamanan nasional dan kewenangan kepala eksekutif

Pemerintah Hong Kong baru-baru ini mengesahkan Safeguarding National Security (Procedural Matters) Regulation. Aturan ini dimaksudkan untuk memperjelas cakupan Pasal 7(d) dari Safeguarding National Security Ordinance atau SNSO. Intinya, regulasi ini menjelaskan kapan mekanisme prosedural tertentu bisa dipakai dalam perkara yang berkaitan dengan keamanan nasional.

Perhatian publik paling besar tertuju pada Pasal 1(2)(a) regulasi itu. Dalam ketentuan tersebut, jika kepala eksekutif menerbitkan sertifikat, maka suatu kasus dapat diperlakukan sebagai perkara yang disebut dalam Pasal 41 Hong Kong National Security Law, tanpa mempersoalkan apakah tindakan, penuntutan, atau proses hukumnya terjadi sebelum, pada saat, atau setelah undang-undang keamanan nasional itu mulai berlaku.

Maurellet menjelaskan, kerangka seperti ini lazim dikenal di sejumlah yurisdiksi common law. Urusan keamanan nasional dan hubungan luar negeri kerap ditempatkan dalam ranah eksekutif, bukan pengadilan, karena pertimbangan mendesak dan rahasia negara. Dalam situasi seperti itu, menurut dia, tidak selalu praktis bila setiap keputusan harus diperdebatkan lebih dulu di pengadilan.

Dampak ke penyidikan, penahanan, dan sidang

Yang membuat regulasi ini sensitif adalah dampaknya pada proses hukum, bukan pada unsur pidana. Jika sertifikat dikeluarkan, mekanisme prosedural SNSO dapat berlaku untuk perkara yang diduga terjadi sebelum aturan turunan itu lahir. Artinya, cara polisi menyidik, cara jaksa memproses, serta bagaimana pengadilan mengatur penangguhan penahanan dan bentuk persidangan bisa ikut berubah.

Bagi warga, isu ini penting karena menyangkut kepastian hukum. Ketika aturan prosedural bisa menjangkau peristiwa lama, publik biasanya ingin tahu batasnya di mana, siapa yang memutuskan, dan apa alasan di balik keputusan itu. Dalam pandangan Maurellet, justru karena dampaknya nyata, kewenangan baru ini harus dipakai dengan sangat hati-hati.

Ia menyebut Kepala Eksekutif Hong Kong sudah tepat ketika menegaskan bahwa kewenangan baru itu akan digunakan secara “serius” dan dengan “prudence” atau kehati-hatian. Sikap itu dianggap masuk akal, sebab keputusan menerbitkan sertifikat akan memengaruhi seluruh alur perkara, termasuk saat seseorang belum tentu didakwa pada saat regulasi mulai berlaku.

Kebebasan berekspresi ikut jadi sorotan

Maurellet juga mengaitkan regulasi ini dengan hak-hak dasar yang dijamin dalam Basic Law, termasuk kebebasan berekspresi dan kebebasan melaporkan berita. Ia menekankan bahwa hak dan persepsi atas hak sering kali berjalan beriringan. Begitu persepsi publik berubah, kenyataan sosial dan ekonomi pun ikut terdampak.

Menurut dia, menjaga persepsi bahwa hak-hak dasar tetap terlindungi penting bagi perekonomian Hong Kong dan posisinya di mata dunia. Kota itu, kata dia, juga perlu mempertahankan cara hidup warganya. Di titik ini, keseimbangan menjadi kunci. Keamanan negara tetap dijaga, tapi ruang untuk menyampaikan pendapat secara rasional dan jurnalisme profesional jangan sampai menyempit tanpa alasan yang jelas.

Pernyataan itu menempatkan regulasi keamanan nasional bukan sekadar sebagai produk hukum, melainkan juga sebagai ujian kepercayaan publik. Ketika warga merasa proses hukum bisa dijelaskan dengan terbuka, kepercayaan biasanya lebih mudah terjaga. Sebaliknya, bila alasan penerapan kewenangan dibiarkan kabur, salah paham bisa cepat membesar.

Transparansi alasan sertifikat dinilai penting

Maurellet mendorong agar, dalam kasus langka ketika sertifikat benar-benar diterbitkan, alasan penerbitannya dijelaskan sejauh mungkin tanpa mengorbankan keamanan nasional. Ia berpendapat, penjelasan yang memadai akan membantu masyarakat memahami mengapa kewenangan itu dipakai dan mengapa langkah tersebut dianggap perlu untuk menjaga keamanan negara.

Bagi Hong Kong, isu ini bukan perkara kecil. Regulasi yang menyentuh keamanan nasional kerap dibaca sebagai sinyal tentang arah hubungan antara negara, pemerintah lokal, pengadilan, media, dan publik. Karena itu, cara pemerintah menjelaskan penerapan aturan baru akan ikut memengaruhi kepercayaan dunia usaha, komunitas hukum, dan wartawan.

Dalam kerangka yang lebih luas, Maurellet menyebut bahwa keseimbangan antara keamanan dan kebebasan, dorongan untuk menyampaikan pendapat secara wajar, serta peliputan berita yang bertanggung jawab dapat menjadi sumber soft power bagi Hong Kong. Itu sebabnya, menurut dia, penerapan regulasi keamanan nasional harus dijaga agar tetap proporsional, transparan sebisanya, dan konsisten dengan prinsip hukum dasar yang berlaku.

Jose-Antonio Maurellet SC, yang kini menjabat Ketua Hong Kong Bar Association dan berpraktik sebagai pengacara litigasi komersial, menulis pandangannya dalam kolom mingguan Legal Tales. Pandangan itu memberi gambaran bahwa perdebatan soal regulasi keamanan nasional Hong Kong belum akan mereda, terutama jika pemerintah mulai memakai kewenangan sertifikat dalam kasus nyata ke depan.

Jika praktik itu benar-benar berjalan, publik dan kalangan hukum akan menunggu satu hal yang sama: sejauh apa pemerintah mampu menjelaskan setiap langkah tanpa mengurangi inti dari keamanan nasional itu sendiri.