JAKARTA — Kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) diarahkan untuk menaikkan penerimaan negara lewat pengawasan transaksi komoditas strategis dan penutupan kebocoran devisa hasil ekspor. Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyebut pembentukan DSI lahir dari fakta adanya praktik transfer pricing dan under invoicing yang selama ini menggerus potensi kas negara.
Dony menegaskan, pembentukan badan itu bukan sekadar menambah struktur baru. DSI diposisikan sebagai perantara tunggal perdagangan komoditas nasional yang strategis agar aliran transaksi bisa lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi otoritas negara.
“Yang penting idenya kita sepakat dulu bahwa selama ini ada fakta yang terjadi terkait transfer pricing dan under invoicing,” ujar Dony, seperti dikutip dari keterangan yang beredar.
DSI disiapkan untuk menutup kebocoran penerimaan negara
Dalam penjelasannya, Dony mengaitkan kehadiran DSI dengan upaya menutup kebocoran devisa hasil ekspor atau DHE. Pemerintah, kata dia, menilai optimalisasi kas negara tidak bisa dicapai jika transaksi perdagangan komoditas utama di pasar internasional masih menyisakan celah pengalihan nilai dan pelaporan harga di bawah nilai sebenarnya.
Praktik under invoicing membuat nilai ekspor yang dilaporkan lebih rendah dari harga aktual. Transfer pricing pun bisa menggeser keuntungan ke perusahaan afiliasi di yurisdiksi lain. Dua modus ini, jika dibiarkan, membuat penerimaan pajak dan devisa ikut terpangkas.
Di titik ini, DSI diharapkan jadi alat kontrol yang lebih kuat. Bukan untuk membebani dunia usaha, melainkan memperketat tata kelola agar transaksi komoditas besar tercatat apa adanya.
Dony juga menekankan bahwa manajemen DSI akan menjaga stabilitas ekosistem usaha yang sudah berjalan. Pesan ini penting. Pemerintah ingin penerimaan negara naik, tapi arus perdagangan dan aktivitas industri tidak terganggu.
“Dalam menjalankan mandat tersebut, manajemen DSI menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekosistem usaha yang telah berjalan selama ini di Indonesia,” demikian penjelasan Dony dalam bahan yang sama.
Targetnya besar, menyasar transaksi komoditas bernilai miliaran dolar
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebut under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor mencapai US$343 miliar selama 22 tahun terakhir. Angka itu memberi gambaran betapa besar potensi kebocoran yang ingin ditutup pemerintah lewat pembentukan DSI.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.