Bagi pemerintah, angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya ada ruang penerimaan yang hilang, baik dari sisi pajak, devisa, maupun potensi nilai tambah yang seharusnya bisa masuk ke kas negara.
Karena itu, DSI disebut akan menjadi bagian dari strategi besar untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah menaruh harapan agar setiap transaksi komoditas strategis bisa ditelusuri lebih rapi sejak hulu sampai hilir.
Langkah ini juga menunjukkan arah baru dalam pengelolaan perdagangan komoditas. Negara tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga berupaya memperkuat titik pengawasan yang selama ini dianggap lemah.
Kenapa kebijakan ini penting bagi dunia usaha
Meski pemerintah ingin menutup kebocoran, pelaku usaha tetap menjadi bagian penting dalam skema baru ini. Dony mengingatkan, pembentukan DSI tidak boleh mengganggu iklim usaha yang sudah terbentuk. Jika tata kelola diperbaiki tanpa menimbulkan beban baru, maka eksportir dan pelaku industri justru bisa mendapat kepastian yang lebih baik.
Dalam praktik ekspor komoditas, kepastian harga, dokumen, dan jalur transaksi memegang peran penting. Ketika mekanisme pengawasan lebih jelas, perusahaan yang patuh aturan biasanya punya ruang lebih aman untuk menjalankan bisnis tanpa harus berhadapan dengan praktik curang dari pihak lain.
Di sisi negara, pengawasan yang lebih rapat bisa membantu menekan celah pengalihan keuntungan ke luar negeri. Efek akhirnya diharapkan terasa pada penerimaan pajak, cadangan devisa, dan pendapatan negara dari sektor sumber daya alam.
Bagi publik, dampaknya ikut terasa. Jika penerimaan negara membaik, ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program belanja negara juga ikut menguat. Itu sebabnya, pembentukan DSI tidak berdiri sendiri. Ia terkait langsung dengan kemampuan pemerintah mengamankan setiap rupiah dan dolar dari perdagangan komoditas.
DSI jadi perantara tunggal perdagangan komoditas strategis
Sesuai mandat yang disebut Dony, DSI secara resmi ditunjuk menjadi perantara tunggal perdagangan komoditas nasional yang strategis. Posisi ini membuat DSI punya peran penting dalam arsitektur baru perdagangan SDA, terutama untuk memastikan nilai transaksi tercatat sesuai kondisi sebenarnya.
Namun, mandat besar semacam ini juga menuntut tata kelola yang ketat. Semakin besar peran sebuah lembaga, semakin tinggi pula tuntutan akuntabilitasnya. DSI perlu menjaga kepercayaan pasar sekaligus menunjukkan bahwa kehadirannya memang membawa manfaat nyata untuk penerimaan negara.
Pemerintah kini menaruh perhatian pada sektor yang selama ini menyumbang devisa besar. Kalau pengawasan berjalan efektif, kebocoran yang disebut mencapai US$343 miliar bisa dipersempit pelan-pelan. Angka itu masih jauh dari kecil. Bahkan, sekali saja celah transaksi bisa ditutup, dampaknya bisa terasa besar bagi kas negara.
Untuk saat ini, pesan utama Dony cukup jelas: DSI dibentuk untuk memperkuat pengawasan, menekan praktik transfer pricing dan under invoicing, lalu mendorong penerimaan negara naik tanpa menambah beban dunia usaha.
Dan di situlah taruhannya. Satu kebijakan, satu lembaga, dan satu pertaruhan besar pada pengelolaan komoditas nasional senilai ratusan miliar dolar.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.