JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta investor tidak panik bila menemui gangguan investasi di lapangan. Ia menegaskan pemerintah sudah menyiapkan Satuan Tugas atau Satgas untuk menerima laporan dan membenahi hambatan yang mengganjal proyek, termasuk yang berkaitan dengan perizinan dan koordinasi antarinstansi.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam dialog di program Economic Update CNBC Indonesia pada Rabu, 24 Juni 2026. Pesannya sederhana, tapi tegas. Investor diminta segera melapor bila ada hambatan, bukan menunggu proyek berhenti terlalu lama.
APBN masih kuat menahan gejolak energi
Dalam penjelasannya, Purbaya menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN masih cukup kuat untuk menahan dampak gejolak harga energi. Karena itu, pemerintah masih bisa menjaga subsidi BBM dan LPG tanpa harus langsung mengerek harga BBM subsidi.
Langkah ini penting bagi rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Kalau harga BBM subsidi naik, efeknya cepat terasa ke ongkos distribusi, biaya produksi, sampai harga barang di pasar. Purbaya mengatakan pemerintah berupaya menjaga agar daya beli tidak terganggu dan dampaknya ke ekonomi nasional tetap terbatas.
Isu energi memang sensitif. Saat harga minyak bergerak liar, pemerintah biasanya harus menimbang dua hal sekaligus: beban fiskal dan perlindungan masyarakat. Di titik ini, APBN menjadi penyangga utama.
Purbaya tidak menjelaskan angka detail tambahan soal beban subsidi dalam kesempatan itu, namun ia menekankan arah kebijakan fiskal tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas dan melindungi masyarakat dari lonjakan biaya hidup.
Rupiah sempat melemah, pemerintah jaga sentimen
Purbaya juga menyinggung pelemahan rupiah yang sempat menyentuh level terendah Rp 18.200 per dolar AS. Menurut dia, tekanan nilai tukar memang sempat memunculkan sentimen negatif bagi ekonomi Indonesia.
Meski begitu, ia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Purbaya menyebut strategi ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diarahkan tepat sasaran dan tidak bocor, sehingga ruang untuk menjaga ketahanan ekonomi tetap terbuka.
Dalam kerangka itu, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia disebut bekerja sama menjaga sentimen terhadap rupiah. Kolaborasi fiskal dan moneter ini penting, sebab gejolak kurs bisa cepat merembet ke biaya impor, inflasi, dan keputusan dunia usaha untuk ekspansi.
Bagi pelaku usaha, stabilitas rupiah berarti kepastian yang lebih baik dalam menghitung biaya. Bagi konsumen, efeknya bisa muncul pada harga barang impor, produk elektronik, sampai bahan baku industri yang masih bergantung pada pasokan luar negeri.
Satgas bottlenecking dibuka untuk investor
Bagian yang paling langsung menyentuh dunia usaha adalah soal Satgas bottle necking. Purbaya mengatakan satgas itu sudah membantu mengurai sejumlah hambatan investasi lewat kerja sama Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga terkait.
Ia memberi contoh proyek pembangkit waste energy di Sulawesi yang menurut dia berhasil diatasi melalui koordinasi lintas instansi. Kasus seperti ini, kata Purbaya, menunjukkan bahwa masalah investasi sering kali bukan pada minat investor, melainkan pada hambatan yang menumpuk di tengah jalan.
Karena itu, ia meminta investor jangan takut melapor. Kalau ada gangguan investasi, laporkan ke satgas. Pemerintah, lanjutnya, ingin hambatan seperti izin, koordinasi teknis, atau proses yang tersendat bisa dibongkar satu per satu.
Pesan ini relevan untuk pembaca yang bergerak di dunia usaha. Proyek yang tertahan bukan cuma soal jadwal molor. Ada biaya modal, biaya tenaga kerja, dan peluang pasar yang ikut hilang kalau masalahnya dibiarkan terlalu lama.
Belanja K/L akan diawasi lebih ketat
Purbaya juga menyoroti belanja kementerian dan lembaga. Ia mendorong setiap K/L memaksimalkan belanja agar menjadi penopang ekonomi. Jika ada unit yang lambat atau tak memenuhi target, pemerintah akan mengatur ulang pada tahun berikutnya.
Ia menambahkan, pengawasan belanja K/L akan diperketat supaya anggaran benar-benar berdampak ke ekonomi dan pembangunan. Ini sejalan dengan arah kebijakan yang ingin memastikan uang negara cepat bergerak ke kegiatan produktif, bukan tertahan di administrasi.
Di sisi lain, Purbaya juga menyebut pemerintah masih mengkaji insentif untuk paruh kedua 2026. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah insentif untuk kendaraan listrik. Ada pula pembahasan mengenai subsidi bagi masyarakat lanjut usia, meski keputusan akhirnya masih menunggu arahan Presiden.
Artinya, ruang fiskal tidak hanya dipakai untuk menahan risiko, tetapi juga untuk mendorong sektor tertentu yang dinilai punya efek pengganda ke ekonomi. Namun semua itu tetap akan ditimbang bersama kemampuan APBN dan prioritas kebijakan pemerintah.
Dengan nada yang cukup lugas, Purbaya menutup pesan utamanya untuk dunia usaha. Bila ada hambatan, jangan diam. Laporkan ke Satgas. Pemerintah, kata dia, sudah menyiapkan jalurnya agar gangguan investasi tidak berubah menjadi masalah yang lebih besar bagi ekonomi nasional.
“Investor jangan takut. Kalau ada gangguan, lapor saja ke Satgas,” ujar Purbaya dalam dialog tersebut.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.