JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadwalkan pertemuan penting dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, di Gedung Juanda I, Kantor Kementerian Keuangan, hari ini, Rabu (8/7/2026).
Pertemuan yang rencananya berlangsung pukul 11.45 WIB ini menjadi sorotan karena agenda utama yang akan dibahas adalah usulan buruh mengenai penghapusan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi 0%. Pertemuan ini sekaligus mengakhiri kebuntuan komunikasi yang sempat diwarnai silang pendapat antara kedua pihak dalam beberapa waktu terakhir.
Menjawab Keluhan Pekerja
Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S Cahyono, mengonfirmasi bahwa diskusi akan fokus pada tuntutan buruh terkait keadilan pajak. Bagi kalangan buruh, pengenaan pajak saat pencairan JHT dan pesangon dianggap sebagai bentuk pajak ganda atau double taxation yang memberatkan di masa sulit.
Said Iqbal, dalam posisinya sebagai Penasihat Khusus Presiden, telah lama menyuarakan protes ini. Ia menegaskan bahwa iuran JHT yang disetorkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan sejatinya bersumber dari upah yang sudah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Ketika dana tersebut cair, pemerintah kembali mengenakan pajak, yang menurutnya tidak adil bagi pekerja yang kehilangan sumber pendapatan.
Sebelum kesepakatan makan siang hari ini tercapai, hubungan komunikasi antara Said Iqbal dan Purbaya sempat diwarnai dinamika. Said sempat mengungkapkan kesulitan untuk bertemu langsung dengan Bendahara Negara guna membahas persoalan ini. Meski sudah berupaya melayangkan surat resmi, ia mengaku tidak kunjung mendapatkan respons dari pihak kementerian.
Purbaya sendiri sempat menanggapi kabar tersebut saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, DPR RI, Selasa (7/7/2026). Ia memastikan bahwa makan siang bersama Said Iqbal sudah terjadwal dan akan dilakukan di kantornya. Meski enggan membeberkan secara detail materi pembicaraan, Purbaya tidak menampik adanya rencana pertemuan tersebut.
Dampak Kebijakan bagi Ekonomi Pekerja
Bagi jutaan pekerja di Indonesia, pertemuan ini membawa harapan baru terkait daya beli mereka di masa depan. Jika pemerintah akhirnya menyetujui penghapusan pajak JHT menjadi 0%, hal ini akan berdampak langsung pada jumlah dana bersih yang diterima buruh saat mereka memasuki masa pensiun atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, besaran pajak yang dipotong dari tabungan hari tua dirasakan cukup signifikan bagi kalangan pekerja kelas menengah ke bawah. Diskusi ini menjadi ujian bagi Kementerian Keuangan dalam menyeimbangkan target penerimaan negara dengan perlindungan kesejahteraan sosial bagi masyarakat pekerja.
Publik kini menantikan apakah pertemuan di meja makan siang tersebut akan membuahkan kebijakan konkret atau sekadar diskusi awal. Keputusan yang diambil nantinya akan menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah merespons keberatan buruh terhadap kebijakan pajak yang dianggap membebani pendapatan terakhir mereka.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.