Keamanan siber: Sebuah ‘perisai’ yang melindungi transformasi digit…

HANOI — Keamanan siber kini diposisikan sebagai perisai utama transformasi digital di tubuh pemerintahan Vietnam, setelah Sekretaris Jenderal dan Presiden To Lam menegaskan bahwa sistem digital, basis data, dan platform negara harus aman sejak tahap desain, bukan dibenahi setelah insiden terjadi.

Pesan itu disampaikan dalam pertemuan tematik tentang transformasi digital dalam sistem politik Komite Pengarah Pusat Bidang Sains, Teknologi, Inovasi, dan Transformasi Digital. Arahan tersebut datang di saat risiko kebocoran data, serangan siber, berita palsu, dan konten berbahaya makin besar seiring meluasnya layanan publik berbasis digital.

Bagi pembaca, inti pesannya sederhana: digitalisasi yang terburu-buru tanpa pagar keamanan justru membuka celah baru. Layanan makin cepat, tapi data warga, arsip pemerintahan, dan sistem lintas instansi bisa menjadi target empuk jika keamanan tidak dirancang dari awal.

Kenapa keamanan siber jadi fondasi, bukan pelengkap

To Lam menilai banyak instansi terlalu sibuk membangun sistem, memindahkan proses manual ke ranah digital, dan menambah layanan online. Masalahnya, perlindungan data sering datang belakangan. Pola seperti ini menciptakan celah yang berbahaya.

Ia menekankan bahwa setiap sistem digital harus mematuhi prinsip keamanan dan keselamatan sejak desain. Artinya, perlindungan tidak boleh ditempel di akhir, seperti tambalan. Sistem yang tidak aman bisa memicu fragmentasi data, penyalahgunaan, atau eksploitasi. Basis data yang tidak seragam dan tidak terlindungi juga sulit dipakai sebagai sumber daya untuk tata kelola nasional dan ekonomi digital.

Dalam praktiknya, risiko seperti itu terasa sangat nyata. Bayangkan satu instansi punya data warga, instansi lain menyimpan data layanan, dan daerah mengelola basis data sendiri-sendiri tanpa standar yang sama. Ketika sistem itu tidak saling bicara dengan aman, data jadi tercecer. Susah dipakai. Sulit dipercaya.

To Lam juga meminta pengakuan jujur atas kekurangan yang masih ada. Menurutnya, investasi di banyak sistem, platform, dan basis data belum otomatis menghasilkan interoperabilitas yang memadai. Data makin banyak, tapi nilai penuhnya belum muncul sebagai alat untuk melayani warga, dunia usaha, dan tata kelola negara.