Keamanan siber: Sebuah ‘perisai’ yang melindungi transformasi digit…

Masalah lama: tumpang tindih sistem dan data yang terpecah

Ini bagian yang sering luput. Banyak negara, termasuk Vietnam, menghadapi problem klasik dalam transformasi digital: terlalu banyak platform berdiri sendiri, terlalu sedikit koneksi antar-sistem, dan sumber daya yang tersebar di mana-mana. Ujungnya boros.

To Lam menyebut titik terlemah justru ada pada kapasitas implementasi dan tanggung jawab utama tiap lembaga, unit, dan pemimpin. Dengan mekanisme serta kebijakan yang sama, hasil di lapangan bisa berbeda. Ada yang berhasil. Ada yang macet.

Karena itu, ia menolak pola pikir bahwa transformasi digital cukup diserahkan ke departemen teknis. Kepala instansi tidak boleh lepas tangan. Keamanan informasi juga tidak bisa menunggu sampai terjadi insiden. Kalau kebocoran sudah terjadi, biaya perbaikan biasanya jauh lebih mahal daripada pencegahan.

Pesan ini relevan untuk banyak pembaca, termasuk di Indonesia. Saat pemerintah, kampus, rumah sakit, atau perusahaan menambah layanan digital, mereka sering mengejar kecepatan dulu. Padahal, satu keputusan desain yang ceroboh bisa berujung pada kebocoran data, gangguan layanan, atau hilangnya kepercayaan publik.

Data harus bersih, akurat, dan bisa dipakai bersama

Arah baru yang ditegaskan To Lam juga menyentuh soal tata kelola data. Ia meminta data dikembangkan dengan prinsip akurat, lengkap, bersih, layak pakai, dan bisa digunakan bersama secara terpadu. Data, katanya, bukan lagi tumpukan informasi yang terpisah-pisah di setiap lembaga atau daerah.

Data harus dibuat, dikelola, dihubungkan, dibagi, dan dimanfaatkan secara efektif. Tujuannya jelas: membantu tata kelola, mendorong ekonomi digital, serta menciptakan nilai bagi lembaga, organisasi, warga, dan bisnis.

Di sini, keamanan siber dan kualitas data bertemu di titik yang sama. Data yang bersih tanpa keamanan tetap rawan dicuri. Sistem yang aman tanpa standar data yang baik juga tidak banyak berguna. Dua-duanya harus jalan bareng.

To Lam menegaskan bahwa ketika setiap lembaga dan daerah menganggap pembangunan serta pembersihan data sebagai tanggung jawab politik, transformasi digital punya fondasi yang jauh lebih kokoh. Fondasi yang kokoh itu yang membedakan digitalisasi yang benar-benar produktif dengan digitalisasi yang hanya terlihat modern di permukaan.