CAN THO — Vietnam akan meluncurkan sistem identifikasi properti pada 1 Juli 2026. Setiap aset properti akan mendapat kode permanen yang menempel sejak tahap pengembangan proyek, izin legal, peralihan kepemilikan, hingga transaksi pasar.
Kebijakan itu disampaikan Hoang Thu Hang, Wakil Direktur Departemen Manajemen Perumahan dan Pasar Properti Kementerian Konstruksi Vietnam, dalam Vietnam Real Estate Brokerage Day 2026 yang digelar Asosiasi Broker Properti Vietnam (VARS) di Can Tho pada 27 Juni. Menurut Hang, sistem ini disiapkan untuk memperkuat transparansi pasar, menekan spekulasi, dan memberi data resmi bagi pembeli maupun pengembang.
Sistem identifikasi properti jadi “KTP” untuk aset
Inti kebijakan ini sederhana, tapi dampaknya besar. Setiap rumah, apartemen, tanah, atau proyek properti akan memiliki kode identifikasi yang unik. Kode itu tidak berubah sepanjang siklus hidup aset, sehingga otoritas bisa menelusuri status hukum dan riwayat transaksinya dengan lebih mudah.
Hang menjelaskan, kode identifikasi tersebut akan berfungsi seperti identitas tunggal untuk tiap properti. “Kode identifikasi akan menjadi identitas unik bagi setiap properti dan memungkinkan otoritas melacak status hukum lengkap serta riwayat transaksinya,” ujarnya, dikutip dari VnExpress.
Bagi pembeli, fitur seperti ini berarti satu hal penting: jejak properti jadi lebih jelas. Siapa pemilik sebelumnya, apakah statusnya masih sengketa, sudah lunas, atau pernah berpindah tangan berkali-kali, semua bisa tercatat dalam satu sistem resmi. Dalam pasar yang sering dipenuhi iklan, rumor harga, dan spekulasi, data semacam ini sangat berharga.
Vietnam juga menargetkan platform itu menjadi sumber resmi data perumahan dan pasar. Informasi legalitas, aktivitas transaksi, hingga harga pasar akan dipusatkan agar masyarakat tak lagi bergantung pada kabar yang beredar di pasar sekunder.
Kenapa Vietnam membangun sistem ini sekarang
Langkah ini muncul saat pasar properti Vietnam bergerak menjauh dari investasi spekulatif menuju kebutuhan hunian riil. Hang menyebut pemerintah ingin mendorong struktur pasokan yang lebih sehat, dengan prioritas pada perumahan komersial, perumahan sosial, dan rumah sewa.
Artinya, perhatian kebijakan tidak lagi semata pada kenaikan harga aset. Pemerintah ingin pasar bergerak ke arah yang lebih fungsional: rumah harus dipakai, ditempati, dan dikelola efisien. Bukan sekadar dibeli lalu ditahan untuk menunggu harga naik.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.