PONTIANAK — harga TBS sawit di Kalimantan Barat tak boleh dimainkan pabrik. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meminta seluruh pabrik kelapa sawit membeli Tandan Buah Segar sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kalimantan Barat di Pontianak, Minggu (28/6/2026).
Pesan itu ia sampaikan di tengah dorongan pemerintah untuk mengejar swasembada pangan dan memperkuat pendapatan petani. Bagi Sudaryono, urusan pangan tidak bisa dipisahkan dari perlindungan kepada petani di lapangan. Kalau petani rugi, produksi ikut tertekan. Kalau petani untung, rantai pasok ikut bergerak.
Sudaryono: petani harus sejahtera lebih dulu
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), menegaskan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan. Ia menilai kemandirian pangan hanya bisa dicapai jika petani memperoleh perlindungan, kepastian usaha, dan harga hasil panen yang menguntungkan.
“Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan. Atas arahan Presiden Prabowo, kita berkomitmen menghentikan impor beras, jagung, gula, dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas pangan lainnya. Yang terpenting, petani Indonesia harus semakin sejahtera,” kata Sudaryono, dikutip dari keterangan yang disampaikan di Pontianak.
Pernyataan itu penting. Soalnya, target swasembada pangan tidak cukup ditopang jargon. Pemerintah perlu memastikan petani benar-benar mendapat insentif untuk menanam, memelihara, dan menjual hasil panen dengan harga yang layak. Di lapangan, selisih harga sedikit saja bisa menggerus margin petani kecil.
Sudaryono menyebut HKTI punya peran strategis sebagai mitra pemerintah. Organisasi itu, menurut dia, bisa menjadi jembatan antara keluhan petani dan kebijakan pusat. Jalurnya harus lancar. Cepat.
Harga TBS sawit harus ikut aturan
Dalam kunjungan itu, Sudaryono memberi perhatian khusus kepada petani kelapa sawit di Kalimantan Barat. Ia mengingatkan pabrik-pabrik kelapa sawit agar membeli Tandan Buah Segar sesuai harga yang ditetapkan pemerintah daerah. Harga itu, kata dia, berasal dari kesepakatan bersama dan wajib dipatuhi.
“Harga TBS tidak boleh dibeli di bawah ketentuan pemerintah. Saat harga CPO dunia sedang baik, petani juga harus menikmati hasilnya. Harga yang ditetapkan pemerintah daerah merupakan hasil kesepakatan bersama dan wajib dipatuhi,” ujarnya.
Bagi petani sawit, pesan ini langsung menyentuh urusan harian. TBS adalah sumber pendapatan utama. Saat harga ditahan rendah oleh pabrik, petani yang paling dulu merasakan dampaknya. Di sisi lain, ketika harga mengikuti ketentuan resmi, petani punya kepastian untuk menghitung biaya panen, angkut, dan perawatan kebun.
Di Kalimantan Barat, sawit menjadi salah satu penopang ekonomi daerah. Karena itu, penegakan harga TBS bukan cuma soal transaksi di pabrik. Ada efek berantai ke tukang panen, sopir angkut, pengepul, sampai pedagang di pasar kecil sekitar kebun.
Komunikasi langsung dengan petani
Sudaryono juga membuka ruang komunikasi langsung dengan masyarakat dan petani agar persoalan di lapangan bisa segera ditindaklanjuti. Ia meminta petani menyampaikan masalah irigasi, pupuk, benih, dan kebutuhan pertanian lainnya agar pemerintah dapat bergerak lebih cepat.
“Sampaikan kepada kami apabila ada persoalan irigasi, pupuk, benih, maupun kebutuhan pertanian lainnya. Pemerintah ingin memastikan seluruh aspirasi petani bisa segera ditangani,” katanya.
Model komunikasi semacam ini penting karena banyak persoalan pertanian muncul di tingkat paling bawah. Pupuk datang terlambat. Benih tak sesuai kebutuhan musim tanam. Saluran air tersumbat. Masalah-masalah kecil itu sering menghambat hasil panen jauh lebih besar daripada yang terlihat di atas kertas.
HKTI Kalimantan Barat, dalam posisi ini, diharapkan tidak sekadar menjadi organisasi seremonial. Ia mesti jadi kanal aspirasi petani. Jika fungsinya berjalan, keluhan dari kebun bisa naik ke meja kebijakan tanpa banyak jeda.
Swasembada pangan butuh rantai yang rapi
Sudaryono menutup pesannya dengan optimisme bahwa sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, HKTI, serta seluruh pelaku pertanian akan mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai negara yang mandiri pangan. Ia menekankan bahwa komoditas yang dikonsumsi masyarakat semestinya diproduksi oleh petani Indonesia sendiri.
“Kita ingin apa yang dikonsumsi masyarakat diproduksi oleh petani kita sendiri. Dengan begitu Indonesia semakin kuat, petani semakin makmur, dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh,” pungkasnya.
Bagi pembaca, pesan ini punya implikasi yang jelas. Saat pemerintah menekan impor dan memperkuat produksi dalam negeri, harga, pasokan, dan pendapatan petani akan bergerak dalam satu rangkaian. Bila salah satu mata rantai longgar, target swasembada pangan ikut tertahan. Karena itu, perhatian pada harga TBS sawit di Kalbar menjadi bagian kecil dari pekerjaan besar yang sedang dikejar pemerintah.
Sudaryono datang dengan pesan yang keras. Harga harus adil. Petani harus untung. Dan swasembada pangan, menurut dia, tidak boleh berhenti sebagai slogan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.