Wamentan Sudaryono Tegaskan RI Stop Impor Beras Jagung Dan Gula Demi Swasembada Pangan

PONTIANAK — stop impor beras kembali ditegaskan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Ia menyebut pemerintah akan menghentikan impor beras, jagung, dan gula, lalu mengurangi ketergantungan pada komoditas pangan lain secara bertahap.

Pernyataan itu disampaikan di Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu, saat Sudaryono menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Barat. Sudaryono berbicara dalam kapasitasnya sebagai Wakil Menteri Pertanian sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional HKTI.

Targetnya jelas: produksi naik, impor turun

Sudaryono menegaskan arah kebijakan ini bukan sekadar soal perdagangan luar negeri. Pemerintah, kata dia, ingin memperkuat produksi dalam negeri agar kebutuhan pangan utama dipenuhi petani Indonesia sendiri.

“Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan. Atas arahan Presiden Prabowo, kita berkomitmen menghentikan impor beras, jagung, gula, dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas pangan lainnya,” kata Sudaryono dalam keterangannya, dikutip dari Republika.co.id.

Pesan itu penting. Bagi pasar, keputusan menghentikan impor biasanya berdampak pada arus pasokan dan harga. Bagi petani, kebijakan ini bisa berarti ruang jual yang lebih luas jika produksi domestik benar-benar mampu menutup kebutuhan nasional. Tanpa produksi yang kuat, larangan impor justru berisiko menekan stok dan memicu gejolak harga.

Sudaryono menempatkan swasembada pangan sebagai target yang ingin dicapai secara berkelanjutan. Artinya, pemerintah tidak hanya mengejar ketersediaan barang di gudang atau pasar, tetapi juga memastikan petani tetap punya insentif untuk menanam.

Petani diminta ikut merasakan hasilnya

Dalam pidatonya, Sudaryono menekankan bahwa tujuan utama kebijakan pangan adalah kesejahteraan petani. Ia menilai petani padi, jagung, sawit, kopi, karet, dan komoditas lain harus memperoleh keuntungan dari hasil kerja mereka.

“Yang terpenting, petani Indonesia harus semakin sejahtera. Petani tidak boleh lagi hidup susah,” ujarnya.

Kalimat itu menaruh beban yang cukup besar pada pemerintah dan rantai pasok pangan. Jika impor ditekan, maka harga di tingkat petani harus dijaga agar tidak jatuh. Di saat yang sama, konsumen juga perlu mendapat pasokan yang stabil. Dua kepentingan ini sering berjalan berdekatan dan tak jarang saling menekan. Di titik itu, peran pemerintah menjadi kunci.