JAKARTA — Korban jiwa yang berjatuhan dalam program pelatihan aparatur desa memicu kecaman keras dari parlemen. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mendesak pembenahan besar-besaran setelah lima calon pengelola koperasi gugur saat mengikuti pembekalan fisik Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Tragedi ini memicu sorotan tajam publik terhadap metode pelatihan semimiliter yang dinilai terlalu berat bagi warga sipil. Standar operasional prosedur (SOP) pengawasan medis dan kelayakan fisik peserta kini dipertanyakan efektivitasnya untuk program yang sejatinya bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tersebut.
Nurdin Halid menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban yang gugur dalam proses seleksi. Politikus senior Partai Golkar ini meminta pemerintah segera menginvestigasi pola rekrutmen hingga penanganan kedaruratan di lapangan secara transparan.
Desakan Evaluasi Total Prosedur Medis
Jatuhnya korban jiwa dalam jumlah yang tidak sedikit ini menunjukkan adanya celah serius dalam penyaringan kondisi kesehatan peserta. Proses seleksi awal dan pemantauan harian selama masa orientasi dinilai kurang sensitif dalam mendeteksi gejala kelelahan ekstrem maupun penyakit penyerta (komorbid) dari para peserta.
“Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap seluruh rangkaian pelatihan, mulai dari proses seleksi kesehatan, pengawasan kondisi fisik peserta selama pendidikan, hingga kesiapan sistem penanganan medis,” tegas Nurdin Halid dalam keterangan resminya, Minggu (28/6/2026).
Dia menekankan bahwa aspek keselamatan tidak boleh dikorbankan demi mengejar kedisiplinan instan. Program pembentukan karakter seharusnya berjalan beriringan dengan jaminan perlindungan jiwa yang ketat melalui penyediaan tim medis yang siaga 24 jam di lokasi pelatihan.
Mengejar Kompetensi Riil Koperasi Desa
Program SPPI memikul tanggung jawab besar untuk mencetak kader yang akan mengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Namun, pendekatan fisik ala militer yang diterapkan di lapangan dinilai tidak sinkron dengan kebutuhan riil pengelolaan lembaga keuangan mikro di daerah.
Menurut Nurdin, porsi pelatihan harus segera digeser. Kurikulum wajib dititikberatkan pada keahlian manajerial dan teknis bisnis modern daripada ketahanan fisik ekstrem yang berisiko tinggi. Kebutuhan riil di tingkat desa saat ini adalah pengelolaan keuangan yang transparan serta efisiensi rantai pasok.
Kompetensi teknis seperti pencatatan akuntansi, manajemen pergudangan (stock opname), digitalisasi pemasaran, hingga audit internal dinilai jauh lebih mendesak untuk dikuasai peserta. Kemampuan-kemampuan inilah yang nantinya akan menyelamatkan koperasi desa dari kebangkrutan, bukan ketahanan fisik semata.
Sanksi Tegas dan Reformasi Kurikulum
DPR meminta kementerian terkait segera menghentikan sementara aktivitas fisik berat dalam program SPPI di seluruh wilayah. Penyelidikan independen harus dilakukan untuk mengetahui apakah ada unsur kelalaian atau kekerasan dari instruktur di lapangan selama proses pembekalan berlangsung.
Jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur operasional atau kelalaian dalam penanganan medis darurat, Komisi VI mendesak agar pihak penyelenggara dikenai sanksi hukum yang tegas. Nyawa para sarjana muda ini terlalu berharga untuk hilang dalam program yang direncanakan oleh negara.
Kementerian Koperasi dan kementerian teknis lainnya kini dituntut merombak total struktur pelatihan sebelum angkatan berikutnya dikirim ke pusat-pusat pelatihan. Publik menunggu langkah konkret pemerintah agar niat baik membangun desa tidak lagi berujung pada kabar duka.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.