Kemenkum catat kinerja positif layanan publik pada semester l 2026

Kekayaan Intelektual: Posisi Terdepan di ASEAN

Di sektor kekayaan intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mencapai milestone penting. Proses pendaftaran indikasi geografis dan merek kolektif Indonesia kini tercepat di tingkat global—sebuah capaian yang ditunjang kerja sama dengan kementerian, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.

Lebih signifikan lagi: Indonesia naik dari peringkat kedua menjadi negara dengan pendaftaran indikasi geografis terbanyak di kawasan ASEAN. Pencapaian ini mencerminkan efisiensi sistem birokrasi digital yang diterapkan DJKI dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2 Juli, DJKI juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan delapan kementerian dan lembaga untuk peluncuran Etalase Produk Indikasi Geografis—platform yang membantu UMKM dan produsen lokal memasarkan produk unggulan berbasis wilayah.

Penguatan SDM dan Pengawasan Internal

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) terus menyelenggarakan program pengembangan kompetensi aparatur, sementara Inspektorat Jenderal memperkuat fungsi pengawasan internal. Supratman menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti semua temuan dari pengawasan internal maupun pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada aspek tata kelola organisasi, fungsi kesekretariatan telah menjalankan sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia. Langkah ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi seluruh unit kerja dalam pengambilan kebijakan, bukan hanya pimpinan puncak.

Birokrasi Melayani Sebagai Target Presidensial

Supratman mengaitkan seluruh inisiatif tersebut dengan visi Presiden tentang “birokrasi yang melayani.” Itulah mengapa town hall meeting melibatkan hampir delapan ribu pegawai—untuk membangun tim solid yang sejalan dengan cita-cita presidensial.

Ke depan, Kementerian Hukum menetapkan target ambisius untuk semester II. Rakordal yang melibatkan pimpinan tinggi dari Medan hingga Papua dirancang sebagai evaluasi menyeluruh dan penyusunan strategi percepatan program. Kantor wilayah di Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung berkomitmen mengoptimalkan kinerja berdasarkan arahan pusat.

Pencapaian semester pertama ini menunjukkan momentum positif. Namun Supratman tegas: kepuasan justru yang perlu dihindari. Sisa 100 ribu permohonan di AHU dan ribuan tantangan lain masih menunggu solusi nyata hingga akhir tahun 2026.