JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa negosiasi harga ekspor listrik dari Indonesia ke Singapura hingga saat ini masih belum mencapai titik temu. Pemerintah memastikan proses penentuan harga akan tetap mengutamakan prinsip saling menguntungkan atau win-win solution bagi kedua negara.
Pernyataan ini disampaikan Bahlil menyusul pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026). Proyek ekspor energi bersih ini menjadi salah satu agenda strategis dalam nota kesepahaman (MoU) yang diteken kedua pihak dalam lawatan tersebut.
Presiden Prabowo sebelumnya telah memberikan arahan langsung kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mempercepat eksekusi proyek ini. Meski lampu hijau secara politis sudah menyala, Bahlil menekankan bahwa aspek komersial tetap berada di bawah kendali ketat pemerintah selaku regulator energi nasional.
Negosiasi Harga Masih Menggantung
Bahlil secara terang-terangan mengakui bahwa tawaran harga yang masuk ke meja pemerintah saat ini belum memenuhi ekspektasi keuntungan yang diinginkan Indonesia. Ia memilih untuk tidak membeberkan angka detail dari pihak Singapura, namun tegas menyatakan bahwa posisi tawar Indonesia tidak akan mengabaikan nilai ekonomi bagi negara.
“Terkait dengan listrik ke Singapura, proses tahapannya berjalan, tapi kan kita masih menegosiasi tentang harga. Kita pengin ada win-win, saling menguntungkan. Kerja sama itu harus saling menguntungkan. Nah, oleh karena saling menguntungkan, tinggal di titik itu saja,” ujar Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.
Ketika ditanya lebih lanjut apakah harga sudah disepakati, Bahlil menjawab singkat namun lugas. Ia menyebut angka yang ditawarkan belum memberikan dampak yang adil bagi Indonesia. Meski demikian, ia optimistis hambatan teknis ini akan segera teratasi dalam waktu dekat melalui serangkaian pembahasan lanjutan.
Dampak bagi Industri dan Masyarakat
Bagi sektor energi nasional, molornya kesepakatan harga ini menjadi penanda bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru melepas aset strategis dengan harga yang kurang kompetitif.
Keberhasilan negosiasi ini sangat krusial, mengingat ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) diharapkan mampu menjadi salah satu sumber penerimaan negara non-pajak baru sekaligus memacu pembangunan infrastruktur kelistrikan dalam negeri.
Jika kesepakatan harga tercapai, proyek ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam pasar energi bersih di kawasan Asia Tenggara. Sebaliknya, posisi tawar yang kuat dari pemerintah menunjukkan pergeseran paradigma bahwa ekspor energi harus memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi pembangunan infrastruktur domestik dan bukan sekadar memenuhi kebutuhan suplai negara tetangga.
Selain faktor ekonomi, proyek ini juga menjadi ujian bagi BPI Danantara dalam mengelola investasi skala besar lintas negara. Dengan koordinasi yang intensif antara Kementerian ESDM dan lembaga pengelola investasi, diharapkan titik temu harga bisa tercapai tanpa mengorbankan kedaulatan energi nasional.
Bahlil meyakini kebuntuan ini bersifat sementara. Fokus utama saat ini tetap pada penyelarasan regulasi agar kontrak jangka panjang yang dihasilkan nantinya tahan terhadap fluktuasi ekonomi global. Pemerintah tidak ingin terjebak dalam skema harga yang merugikan di masa depan, terutama mengingat investasi pada teknologi transmisi listrik lintas negara membutuhkan modal yang tidak sedikit.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.