Khofifah sebut pasar murah salah satu instrumen pengendalian inflasi

BANYUWANGI — Penyelenggaraan pasar murah di berbagai wilayah Jawa Timur bukan sekadar agenda seremoni. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini mengandalkan program ini sebagai instrumen strategis untuk menekan laju inflasi daerah sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, kehadiran negara melalui intervensi harga pangan sangat krusial. Program ini dirancang untuk memberikan akses langsung bagi masyarakat agar bisa mendapatkan bahan pokok di bawah harga pasar yang berlaku saat ini.

“Pasar murah yang digelar Pemprov Jatim tidak hanya sekadar agenda rutin penjualan bahan pokok, namun lebih dari itu, program ini merupakan instrumen strategis pengendalian inflasi daerah,” ujar Khofifah dalam keterangan resmi di Banyuwangi, Senin.

Dampak Nyata pada Stabilitas Harga

Pelaksanaan pasar murah di Lapangan Desa Kedungrejo, Kabupaten Banyuwangi, pada Jumat (3/7) lalu menjadi bukti konkret bagaimana kebijakan ini bekerja. Antusiasme warga yang tinggi mencerminkan kebutuhan masyarakat akan stabilitas harga pangan yang terjangkau.

Khofifah menjelaskan, pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang memberikan manfaat langsung. Tidak hanya membantu masyarakat memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga lebih murah, pasar murah juga berfungsi menjaga keseimbangan harga pangan di tingkat konsumen agar tidak terjadi lonjakan drastis.

Data lapangan menunjukkan selisih harga yang signifikan antara pasar murah dengan harga umum di pasaran. Sebagai gambaran, berikut adalah daftar perbandingan harga komoditas utama yang disediakan dalam program tersebut:

Komoditas Harga Pasar Murah Harga Pasar Umum

Beras Premium (/kg) Rp14.000 Rp15.166

Gula Pasir (/kg) Rp14.000 Rp16.166

Beras SPHP (/kg) Rp11.000 –

Selain beras dan gula, komoditas lain seperti MinyaKita dipatok Rp13.000 per liter, telur ayam ras Rp20.000 per kemasan, serta bawang merah dan putih yang dijual masing-masing seharga Rp28.000 dan Rp24.000 per kilogram. Untuk beras SPHP sendiri, Pemprov Jatim menyiapkan stok sebanyak 10 ton guna memastikan kebutuhan warga terpenuhi.

Proteksi Sosial dan Penanganan Stunting

Kebijakan pasar murah ini juga diintegrasikan dengan program perlindungan sosial. Khofifah memanfaatkan momentum ini untuk memberikan bantuan pangan spesifik kepada kelompok rentan. Bantuan berupa beras diserahkan kepada para lanjut usia, sementara telur diberikan khusus untuk ibu hamil dan anak-anak.

Strategi ini sekaligus menjadi langkah percepatan penurunan stunting di tingkat desa. Dengan memastikan pemenuhan gizi keluarga melalui akses pangan terjangkau, pemerintah berharap tingkat kesehatan masyarakat di Jawa Timur dapat terjaga.

Secara makro, keterlibatan aktif pemerintah dalam pasar murah memberikan dampak psikologis dan riil terhadap stabilitas ekonomi. Bagi konsumen, langkah ini secara langsung mengurangi beban pengeluaran rumah tangga di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Bagi pemerintah daerah, ini adalah cara paling efektif untuk mengintervensi pasar tanpa harus merusak mekanisme perdagangan yang ada.

Khofifah berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan pasar murah ke berbagai daerah lainnya di Jawa Timur. Baginya, bukti keberhasilan program bukan hanya dilihat dari seberapa cepat komoditas habis terjual, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dalam menjaga daya beli mereka sehari-hari.