BANGKALAN — Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan langkah konkret untuk melindungi stabilitas ekonomi rumah tangga di daerah. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kembali menegaskan komitmen menjaga daya beli masyarakat melalui penyelenggaraan pasar murah yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di Kabupaten Bangkalan.
Kegiatan ini menjadi salah satu instrumen penting pemprov untuk mengendalikan inflasi sekaligus memastikan pasokan pangan tetap tersedia bagi warga. Khofifah menekankan bahwa intervensi harga bukan sekadar urusan menekan nominal di pasar, melainkan upaya menciptakan ketenangan sosial bagi warga di tengah tantangan ekonomi.
“Kami tidak hanya menjaga stabilitas harga, tapi juga ketenangan masyarakat. Saat harga pokok terjangkau, ada ruang bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhan lain. Pemerintah harus hadir di titik itu,” ujar Khofifah di sela kunjungannya di depan Perumahan Grand Kemayoran, Bangkalan, Selasa (7/7/2026).
Sinergi Pengendalian Harga dan UMKM
Program pasar murah ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah kabupaten dan kota setempat. Strategi ini dirancang untuk menciptakan ekosistem yang saling menguatkan dalam memitigasi risiko lonjakan inflasi regional.
Di lokasi acara, ratusan warga tampak mengantre sejak pagi untuk mendapatkan paket kebutuhan pokok yang harganya jauh di bawah banderol pasar umum.
Selain menjual kebutuhan pokok, pemerintah daerah turut memanfaatkan momen ini sebagai ajang kurasi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilibatkan untuk menyeleksi produk lokal yang layak masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk misi dagang antardaerah bahkan peluang ekspor.
“Pasar murah bukan hanya membantu warga mendapatkan bahan pangan. Ini adalah pintu pembuka pasar bagi UMKM lokal. Saya selalu mengambil sampel produk untuk dikurasi. Jika lolos, produk mereka punya peluang besar untuk dipasarkan lebih jauh,” tambah Khofifah.
KomoditasHarga Pasar MurahBeras PremiumRp14.000/kgBeras SPHPRp11.000/kgMinyak GorengRp13.000/literGula PasirRp14.000/kgDaging Ayam RasRp25.000/kemasanTelur Ayam RasRp20.000/kemasan
Dampak Ekonomi bagi Masyarakat
Langkah Pemprov Jawa Timur ini sejalan dengan kebijakan strategis pemerintah pusat dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.
Pada waktu yang hampir bersamaan, pemerintah pusat melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI mengumumkan keputusan untuk tidak menaikkan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi untuk periode Juli hingga September 2026.
Kepala Bakom, Muhammad Qodari, menyatakan bahwa meski beban produksi sebenarnya meningkat, pemerintah memilih menahan kenaikan tarif demi menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.
Sinergi antara kebijakan pusat yang menahan beban biaya energi dan langkah daerah yang proaktif menekan harga komoditas pangan merupakan upaya sistematis untuk meredam dampak inflasi. Bagi masyarakat, kebijakan ini memberikan kepastian dalam merencanakan pengeluaran bulanan.
Jika pemerintah tidak melakukan intervensi, kenaikan harga listrik yang dibarengi fluktuasi harga pangan tentu akan mempersempit ruang gerak ekonomi keluarga kelas menengah ke bawah.
Di tingkat lapangan, efektivitas langkah ini akan sangat bergantung pada seberapa luas jangkauan distribusi pasar murah tersebut menyentuh wilayah terpencil.
Dengan keterlibatan UMKM lokal, pemerintah tidak sekadar memberikan subsidi konsumsi, tetapi juga mencoba memutar roda ekonomi dari sisi penyedia produk.
Upaya keberlanjutan ini diharapkan mampu menjadi bantalan ekonomi yang tangguh hingga kondisi inflasi nasional benar-benar stabil di triwulan berikutnya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.