Jamkrida jelaskan alasan tambahan modal untuk perkuat penjaminan UMKM

SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah menggodok usulan tambahan penyertaan modal untuk PT Jamkrida Jawa Timur sebesar Rp100 miliar guna memperluas kapasitas penjaminan kredit UMKM. Langkah strategis ini menjadi kunci vital mengingat perusahaan penjaminan milik daerah tersebut hampir menyentuh plafon maksimal bisnis yang diizinkan oleh regulasi otoritas keuangan.

PT Jamkrida Jawa Timur memang berada dalam posisi krusial. Perusahaan ini berfungsi sebagai jembatan bagi pelaku usaha kecil untuk mengakses pembiayaan perbankan yang selama ini sering terhambat oleh syarat agunan. Dengan modal yang lebih kuat, risiko kredit perbankan akan terdistribusi lebih baik, sehingga aliran kredit ke sektor riil di Jawa Timur tidak terhenti.

Sinyal Batas Maksimal Penjaminan

Data internal perusahaan menunjukkan posisi penjaminan saat ini sudah menyentuh angka Rp8,2 triliun. Padahal, dengan struktur permodalan yang ada, kemampuan maksimal penjaminan hanya berkisar di angka Rp9 triliun. Artinya, tersisa ruang kurang dari Rp800 miliar bagi perusahaan untuk menjamin kredit baru. Angka ini menunjukkan ruang gerak bisnis sudah cukup sempit.

Direktur Utama PT Jamkrida Jawa Timur, Untung Heri Sukariyanto, menegaskan urgensi penambahan modal tersebut bukan sekadar untuk ekspansi, melainkan menjaga keberlangsungan fungsi utama perusahaan sebagai penjamin kredit. “Operasional memang masih berjalan, tapi ruang untuk ekspansi sudah semakin terbatas. Tambahan penyertaan modal ini krusial untuk menjaga keberlanjutan fungsi kami dalam mendukung akses permodalan UMKM,” ujar Untung dalam diskusi publik di Gedung DPRD Jawa Timur, Selasa.

Proses pengajuan modal ini sebenarnya mengalami penyesuaian. Awalnya, manajemen Jamkrida Jatim mengusulkan penyertaan modal hingga Rp300 miliar. Setelah melalui serangkaian pembahasan alot antara manajemen, Pemerintah Provinsi, dan DPRD Jawa Timur, akhirnya disepakati angka Rp100 miliar sebagai titik temu. Kesepakatan ini mencerminkan komitmen daerah dalam memperkuat struktur permodalan BUMD di tengah tantangan ekonomi yang dinamis.

Potensi Ekspansi bagi UMKM

Suntikan modal sebesar Rp100 miliar ini bukan sekadar angka di atas kertas. Berdasarkan kalkulasi internal, dana tersebut diyakini mampu meningkatkan kapasitas penjaminan hingga Rp4 triliun. Angka ini dihitung berdasarkan ketentuan rasio penjaminan yang berlaku di industri keuangan, di mana setiap tambahan modal memiliki efek daya ungkit (leverage) yang signifikan.

Dampak langsung dari tambahan ini akan menyasar para pelaku usaha kecil di lapangan yang selama ini kesulitan memenuhi syarat agunan perbankan. Saat ini, rata-rata plafon kredit UMKM yang dijamin Jamkrida Jatim berada di angka Rp37,5 juta per debitur. Dengan kapasitas baru, jangkauan layanan diproyeksikan mencakup lebih banyak pelaku usaha di pelosok daerah.

Untung memproyeksikan, dengan adanya penambahan modal tersebut, perusahaan berpotensi memperluas jangkauan penjaminan kepada sekitar 106 ribu pelaku UMKM baru. Fokus utamanya tetap pada sektor produktif yang membutuhkan akses pembiayaan lebih luas untuk menggerakkan ekonomi daerah. Peningkatan ini diharapkan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mayoritas didominasi oleh UMKM.

Perkuat Peran BUMD dan Fiskal Daerah

Perlu diingat, modal dasar PT Jamkrida Jatim sebenarnya dipatok pada angka Rp600 miliar. Namun, hingga saat ini, setoran modal yang baru terpenuhi mencapai Rp180 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi modal di bawah target, sementara permintaan penjaminan dari pasar terus menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya.

Penguatan modal ini dipandang sebagai upaya strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengoptimalkan peran BUMD. Dengan kapasitas penjaminan yang lebih kuat, risiko kredit macet yang sering dikhawatirkan perbankan dalam menyalurkan dana ke UMKM dapat ditekan secara signifikan. Perbankan pun akan lebih percaya diri untuk mengucurkan kredit, karena adanya pihak penjamin yang kredibel dan memiliki dukungan modal dari pemerintah daerah.

Sinergi antara BUMD dan kebijakan fiskal daerah ini diharapkan tidak hanya berhenti pada tambahan modal, tetapi juga efisiensi operasional. Mengingat UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Timur, setiap rupiah penyertaan modal memiliki *multiplier effect* yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput.

Ke depan, efektivitas penjaminan ini akan sangat bergantung pada ketepatan sasaran debitur. Manajemen Jamkrida Jatim dituntut untuk terus menjaga kualitas portofolio penjaminannya agar rasio klaim tetap terjaga. Jika rencana penambahan modal ini disetujui dalam penetapan anggaran daerah mendatang, perusahaan akan segera tancap gas untuk merealisasikan target penjaminan tersebut. Langkah ini sekaligus menjadi ujian bagi BUMD dalam menjalankan fungsi sosial dan profitabilitas secara beriringan.