JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk lebih agresif menggali dan mengembangkan potensi kerajinan khas di wilayah masing-masing. Langkah ini dinilai krusial untuk mengangkat produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu menembus pasar global yang nilainya mencapai Rp 500 triliun per tahun.
Tito menekankan bahwa Indonesia memiliki keunggulan kompetitif yang jarang dimiliki negara lain, yakni keberagaman produk kerajinan yang dipengaruhi oleh kekayaan suku, budaya, dan ketersediaan bahan baku lokal.
Dalam acara penutupan HUT ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (12/7/2026), ia menegaskan bahwa status Indonesia sebagai pemilik kerajinan paling beragam di dunia merupakan modal besar yang belum tergarap optimal.
Strategi Penguatan Daya Saing
Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya sekadar membina pelaku usaha, tetapi juga melakukan inovasi dalam pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini belum bernilai ekonomis tinggi.
Tito mencontohkan keberhasilan pengolahan limbah cangkang mutiara di Raja Ampat sebagai produk kerajinan bernilai jual tinggi. Menurutnya, pendekatan kreatif serupa bisa direplikasi di daerah lain untuk menekan biaya produksi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Dorongan dari pemerintah pusat ini sejalan dengan berbagai inisiatif yang mulai bergulir di sejumlah daerah. Di Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah meluncurkan program Pemilihan Duta UMKM 2026.
Langkah ini bertujuan menghadirkan pendamping yang mampu memperluas promosi produk lokal melalui pemasaran digital, yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi keterbatasan anggaran promosi daerah.
Pentingnya Akses Pasar dan Etalase Lokal
Salah satu kendala utama yang sering dihadapi pelaku UMKM adalah akses pemasaran. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pemerintah setempat merespons tantangan tersebut dengan membangun ‘Pojok UMKM’ di titik-titik strategis seperti kantor pemerintahan, hotel, hingga bandara.
Melalui penyediaan etalase khusus ini, produk unggulan daerah seperti olahan makanan khas dapat lebih mudah dijangkau oleh konsumen luas.
Implementasi di lapangan seperti yang terjadi di Kotawaringin Timur dan Banjarbaru menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah mampu menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, keberadaan fasilitas pemasaran fisik serta dukungan pendampingan digital merupakan kunci untuk meningkatkan omzet secara berkelanjutan.
Tantangan bagi para pengambil kebijakan di daerah kini adalah bagaimana menjaga konsistensi pembinaan tersebut agar tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial. Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas perajin akan menentukan seberapa jauh produk lokal mampu bersaing dengan barang-barang industri di pasar internasional.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.