Hadiah Pemilih Elon Musk di Wisconsin Dinilai Melanggar Hukum

WASHINGTON — hadiah pemilih Elon Musk di Wisconsin dinilai kemungkinan melanggar hukum setelah komisi pemilu bipartisan negara bagian itu menemukan ada probable cause atas dugaan pelanggaran aturan suap pemilu. Panel beranggotakan tiga Demokrat dan tiga Republik itu memutuskan meneruskan dua aduan terhadap miliarder teknologi tersebut ke jaksa wilayah Brown County.

Kasus ini berawal dari pembagian cek senilai US$1 juta kepada tiga orang pemilih menjelang pemilihan Mahkamah Agung Wisconsin pada 2025. Musk, yang kala itu menyebut pemilu itu penting bagi agenda Donald Trump dan bahkan “masa depan peradaban”, kini menghadapi tuduhan bahwa langkah itu bukan sekadar aksi politik biasa.

Komisi menemukan dasar dugaan pelanggaran

Juru bicara Wisconsin Elections Commission, Emilee Miklas, mengatakan kepada Associated Press bahwa panel melihat dasar yang cukup untuk menilai pemberian uang tunai kepada pemilih itu melanggar aturan suap pemilu negara bagian. Pemungutan suara di komisi berlangsung 5-1 pekan lalu, lalu dua aduan rahasia yang diajukan pemilih dari Milwaukee dan Green Bay diteruskan ke kantor jaksa Brown County.

Aturan Wisconsin melarang siapa pun yang “menawarkan, memberi, meminjamkan, atau menjanjikan” sesuatu yang bernilai kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan suara. Rumusan hukumnya cukup tegas. Tidak perlu transaksi yang rumit. Cukup ada iming-iming bernilai untuk mendorong elektoral.

Aduan ini tak berdiri sendiri

Langkah Musk di Wisconsin datang setelah rangkaian pengeluaran besar untuk mendukung kandidat konservatif Brad Schimel. Tahun lalu, Musk dan kelompok pendukungnya mengucurkan lebih dari US$20 juta ke kontestasi itu, tapi Schimel kalah 10 poin dari kandidat yang didukung Demokrat, Susan Crawford.

Di saat yang sama, America PAC, komite aksi politik yang didirikan Musk, juga menawarkan US$100 kepada pemilih yang menandatangani petisi menolak “hakim aktivis” atau mereferensikan orang lain untuk menandatanganinya.

Musk sebelumnya juga memakai pola serupa pada masa jelang pemilihan presiden 2024. Saat itu, Super PAC miliknya menawarkan US$1 juta per hari kepada pemilih di beberapa negara bagian medan tempur yang meneken petisi mendukung amandemen pertama dan kedua.