PANGKALPINANG, JOURNALARTA.COM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi, S.IP., mendesak PT Timah Tbk untuk tidak berdiam diri menghadapi polemik di Pulau Belitung dan Belitung Timur, di mana pembelian pasir timah hasil produksi masyarakat terhambat akibat persoalan Rencana Kerja dan Anggaran Bisnis (RKAB). Pernyataan ini disampaikannya pada Selasa (21/7/2026).
Sebagai politisi Fraksi Gerindra, Beliadi menegaskan PT Timah selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus segera mengambil langkah cepat dengan membangun koordinasi intensif bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pemerintah Provinsi Babel, agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan membebani masyarakat.
“PT Timah seharusnya segera berkoordinasi dengan Forkopimda untuk mengambil sikap. Jangan menunggu persoalan semakin besar. Ini menyangkut kehidupan masyarakat,” tegas Beliadi.
Usulan Solusi Darurat: Salurkan Sementara ke Pulau Bangka
Beliadi menilai masih banyak jalan keluar sementara yang bisa ditempuh sebelum urusan administrasi dan teknis RKAB selesai. Salah satu opsi yang diusulkan adalah memindahkan sementara stok pasir timah masyarakat di Belitung ke Pulau Bangka, di mana penyerapan hasil tambang masih berjalan normal.
“Kalau memang diperlukan, pasir timah yang ada di Belitung sementara bisa disalurkan ke Pulau Bangka. Soal mekanisme teknis dan pengawasannya, tentu PT Timah lebih memahami pelaksanaannya. Yang terpenting masyarakat tetap bisa menjual hasil tambangnya,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pembelian timah masyarakat di wilayah Pulau Bangka masih berjalan lancar hingga saat ini, sehingga langkah darurat tersebut layak dipertimbangkan demi menjaga roda ekonomi para penambang di Belitung dan Belitung Timur.
Persoalan Administratif Tidak Boleh Hentikan Ekonomi Rakyat
Menurut Beliadi, hambatan RKAB sejatinya hanya bersifat teknis dan administratif, sehingga tidak semestinya menjadi alasan menghentikan aktivitas pembelian dalam waktu lama. Ia juga menyoroti potensi percepatan penyelesaian melalui komunikasi antarpihak, mengingat hubungan politik antara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan Gubernur Babel yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar setempat.
“Persoalan RKAB itu sebenarnya hanya administrasi dan teknis. Ini bukan hal besar yang tak terselesaikan. PT Timah harus lebih aktif berkoordinasi dengan Gubernur. Dengan komunikasi yang baik, saya yakin jalan keluar segera ditemukan,” ucapnya.
Evaluasi Menyeluruh Agar Tidak Terulang Tiap Tahun
Lebih jauh, Beliadi mengingatkan PT Timah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola penanganan persoalan serupa. Pasalnya, kondisi seperti ini kerap berulang setiap tahun dan selalu berujung pada terhentinya penyerapan timah masyarakat selama berbulan-bulan.
“PT Timah harus berbenah. Jangan sampai masalah yang sama terulang terus. Berkali-kali penambang tak bisa menjual hasilnya, dan akhirnya rakyatlah yang menjadi korban,” tegasnya.
Ia menekankan urusan ini bukan sekadar birokrasi, melainkan sudah menyentuh kebutuhan dasar dan hajat hidup ribuan penambang. Semua pihak diminta sigap mengambil keputusan agar beban masyarakat tidak semakin berat.
“Ini bukan sekadar urusan administrasi. Ini sudah urusan perut rakyat di Belitung dan Belitung Timur. Segera ambil keputusan yang tepat agar masyarakat tidak semakin terbebani,” pungkas Beliadi.
FAQ (Pertanyaan Umum)
1. Mengapa pembelian pasir timah di Belitung terhambat?
Akibat persoalan administrasi dan teknis terkait Rencana Kerja dan Anggaran Bisnis (RKAB).
2. Apa usulan solusi darurat dari Beliadi?
Memindahkan sementara penyerapan pasir timah masyarakat Belitung ke fasilitas pembelian di Pulau Bangka.
3. Apakah pembelian di Pulau Bangka masih berjalan?
Ya, hingga saat ini penyerapan hasil tambang masyarakat di Pulau Bangka masih berlangsung normal.
4. Mengapa masalah ini harus segera diselesaikan?
Karena menyangkut hajat hidup ribuan penambang dan kerap berulang setiap tahun, membebani ekonomi masyarakat.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.