JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% di awal 2026, angka yang seharusnya memicu euforia. Tapi di pasar tradisional, warung makan, dan rumah-rumah keluarga menengah ke bawah, cerita berbeda terdengar: harga melambung, kantong semakin tipis, hidup semakin susah.
Paradoks ini bukan kebetulan. Ketika statistik nasional menunjukkan gelombang hijau, mayoritas konsumen malah merasakan hempasan gelombang yang menenggelamkan daya beli mereka.
Pertumbuhan PDB Tak Selalu Berarti Kemakmuran Merata
Angka 5,61% adalah pencapaian makroekonomi yang solid. Pertumbuhan ini umumnya dipicu oleh momentum konsumsi, investasi, atau ekspor yang kuat. Namun pertumbuhan PDB tidak pernah menceritakan kisah lengkap tentang bagaimana rakyat biasa merasakan kondisi ekonomi mereka sehari-hari.
Masalahnya sederhana: pertumbuhan PDB diukur dari total output ekonomi, bukan dari distribusi kemakmuran. Ketika PDB tumbuh 5,61%, bisa jadi pertumbuhan itu terkonsentrasi di sektor tertentu atau dinikmati oleh segmen masyarakat tertentu saja. Sementara itu, kelompok berpenghasilan rendah dan menengah menghadapi tekanan inflasi yang nyata pada kebutuhan pokok sehari-hari.
Kenaikan harga pangan, energi, dan biaya hidup lainnya menciptakan efek penghancuran daya beli yang tidak terlacak dalam angka pertumbuhan agregat. Sebuah keluarga dengan pendapatan stabil bisa saja melihat gaji real mereka (daya beli sebenarnya) mengalami penurunan meski PDB sedang tumbuh pesat.
Inflasi Harga Pokok Memukul dari Belakang
Keluhan tentang naiknya harga kebutuhan sehari-hari bukan imajinasi. Data konsumsi menunjukkan bahwa barang-barang esensial — beras, minyak goreng, telur, daging, sayuran — mengalami tekanan harga yang signifikan.
Untuk masyarakat yang mengalokasikan 50-70% pendapatan untuk pangan dan kebutuhan dasar, naiknya harga item-item ini berarti langsung berkurangnya alokasi untuk pendidikan, kesehatan, atau tabungan.
Ketika pertumbuhan PDB terjadi bersamaan dengan naiknya biaya hidup, efeknya paradoks: ekonomi secara keseluruhan tumbuh, tetapi kesejahteraan subjektif (yang dirasakan) justru menurun. Ini yang disebut inclusive growth deficit — pertumbuhan yang tidak inklusif.
Struktur Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan
Dinamika ini juga terhubung dengan struktur ekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya matang. Pertumbuhan 5,61% mungkin didorong oleh investasi di sektor pertambangan, real estat mewah, atau infrastruktur besar yang manfaatnya baru terasa bertahun-tahun kemudian.

📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.