Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara secara terang-terangan mengusulkan perombakan drastis anggaran negara demi mendongkrak industri kendaraan listrik. Mereka ingin subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini menyedot ratusan triliun rupiah dialihkan sepenuhnya untuk memperkuat ekosistem baterai dan kendaraan listrik di tanah air.
Managing Director Industrialization BPI Danantara, Ardy Muawin, mengungkapkan gagasan tersebut di depan forum diskusi Katadata Policy Dialogue di Jakarta, Selasa (28/7). Ardy melihat ada anomali kebijakan yang perlu segera dibenahi agar industri otomotif nasional tidak tertinggal. Selama ini, menurutnya, uang negara justru menopang ketergantungan masyarakat pada mesin pembakaran internal.
“Subsidi bensin itu puluhan triliun, ratusan triliun, itu yang menyubsidi sehingga industri otomotif bisa terbang. Nah, sekarang dipindah saja subsidinya BBM, kita pindahkan ke subsidi baterai, toh baterainya buatan Indonesia,” ujar Ardy saat memaparkan argumennya.
Mengubah Arah Aliran Dana Negara
Narasi pengalihan subsidi ini bukan sekadar wacana administratif. Danantara melihat ini sebagai peluang emas untuk menciptakan anchor project yang konkret. Jika pemerintah berani mengambil langkah berani tersebut, industri baterai dalam negeri bisa mendapatkan suntikan modal yang masif.
Efek dominonya? Harga kendaraan listrik bisa ditekan menjadi jauh lebih terjangkau bagi masyarakat luas sekaligus menciptakan rantai pasok yang mandiri.
Ardy meyakini, Indonesia tidak bisa terus-menerus memanjakan konsumen dengan harga BBM murah yang membebani fiskal negara. Sebaliknya, dukungan finansial itu harus diubah menjadi instrumen pendorong hilirisasi.
Fokusnya jelas: memastikan komponen paling vital, yaitu baterai, diproduksi secara lokal dengan dukungan penuh dari kas negara yang sebelumnya terpakai untuk membiayai impor bahan bakar fosil.
Tantangan terbesar memang terletak pada keberanian politik. Menggeser subsidi BBM adalah langkah yang tidak populer di mata publik, namun para pengamat industri menilai langkah tersebut adalah “obat pahit” yang diperlukan untuk menyehatkan ekonomi nasional di masa depan.
Belajar dari Ambisi Cina dan India
Dalam forum yang sama, Wakil Koordinator Sekretariat Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Dimas Muhamad, memberikan konteks global mengapa keberpihakan negara sangat vital. Dia membeberkan angka fantastis yang digelontorkan negara-negara raksasa untuk memenangkan perlombaan teknologi kendaraan listrik.
Cina menjadi contoh paling mencolok. Negeri Tirai Bambu itu mengalokasikan sekitar Rp260 triliun per tahun demi mendominasi rantai pasok kendaraan listrik dunia. Uang sebanyak itu tidak hanya diberikan secara cuma-cuma, melainkan dialokasikan secara strategis mulai dari riset dan pengembangan (R&D), potongan pajak, hingga insentif langsung untuk pembeli.
India pun tidak mau ketinggalan. Mereka mengeluarkan dana sebesar Rp80 triliun per tahun untuk memacu industri di dalam negerinya sendiri. Dimas menegaskan, kehadiran negara dalam bentuk dukungan fiskal bukan untuk memperkaya segelintir pengusaha, melainkan soal penciptaan lapangan kerja yang bernilai tinggi dan berdaya saing.
“Negara perlu hadir, memberi dukungan, pembiayaan, keberpihakan. Ini bukan untuk membantu konglomerat, bukan untuk meningkatkan konsentrasi ekonomi, bukan menolong orang yang kaya dengan menjadi industrialis, tapi soal penciptaan kerja berkualitas,” tegas Dimas.
Strategi industrialisasi hijau ini dipandang sebagai benteng kedaulatan energi. Ketergantungan pada BBM fosil yang fluktuatif harganya di pasar internasional dianggap semakin rentan. Pemerintah diharapkan tidak lagi bergerak sendirian dalam menyusun peta jalan ini.
Kolaborasi lintas sektor, mulai dari lembaga pembiayaan hingga para pemain industri, harus mulai menyamakan frekuensi agar visi Indonesia menjadi hub baterai dunia bukan sekadar slogan di atas kertas.
Ke depan, bola panas ini berada di tangan para pengambil kebijakan di level kabinet. Apakah keberanian mengalihkan subsidi BBM akan menjadi kenyataan, atau justru terkubur oleh resistensi sosial, menjadi ujian berat bagi komitmen pemerintah terhadap transisi energi yang sebenarnya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.