Bagi Bahlil, memastikan listrik sampai ke ujung desa adalah soal kedaulatan energi. Ia ingin membuktikan bahwa negara hadir secara fisik di depan pintu rumah warga. “Tahun 2026-2027 itu anggarannya juga sudah ada. Jadi, tidak ada isu menyangkut anggaran, sekarang tinggal implementasi,” kata dia mantap.
Langkah pemerintah ini akan diuji oleh kondisi geografis Indonesia yang menantang. Banyak dari 11.000 desa yang tersisa berada di wilayah dengan medan sulit, seperti pegunungan terjal di Papua atau pulau-pulau kecil yang terpisah jarak ratusan kilometer dari pusat distribusi energi.
Pemerintah harus berpacu dengan waktu dan tantangan cuaca untuk memastikan target elektrifikasi nasional tetap sesuai rencana.
Keberhasilan 1.400 desa ini menjadi tolok ukur bagi Kementerian ESDM. Ke depan, mereka harus membuktikan bahwa pola yang sama bisa direplikasi ke ribuan desa lain yang masih gelap. Setelah peresmian nanti, harapan warga di desa-desa yang belum terlistriki tentu membumbung tinggi. Mereka menunggu giliran kapan giliran kabel-kabel listrik itu terbentang sampai ke depan rumah mereka.
Bahlil tidak memberikan janji muluk soal kapan seluruh 11.000 desa tersebut akan tuntas. Namun, dengan kepastian anggaran hingga 2027, arah kebijakan sudah terlihat jelas. Prioritas sekarang adalah meresmikan apa yang sudah ada, sembari tetap menjaga ritme pembangunan di lapangan agar tidak ada lagi daerah yang tertinggal dalam kegelapan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.