Dasco: Sistem PPPK Perlu Dirombak, Kepala Daerah Kewalahan Bayar Gaji

Para kepala daerah di berbagai penjuru tanah air kini menjerit. Beban anggaran daerah yang tersedot untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) semakin tidak terkendali. Kondisi ini memaksa pemerintah pusat dan DPR RI turun tangan untuk segera merombak total sistem pengelolaan pegawai kontrak tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan perombakan sistem ini menjadi prioritas kebijakan jangka pendek. Hal itu ia sampaikan langsung usai mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Jebakan Anggaran Pasca Pilkada

Dasco mencium ada pola yang tidak sehat dalam mekanisme pengangkatan PPPK selama ini. Seringkali, perekrutan dilakukan dalam jumlah besar tepat setelah pemilihan kepala daerah (pilkada) usai. Pola seperti ini membuat kapasitas fiskal daerah jebol seketika karena beban gaji yang harus ditanggung tidak masuk dalam perencanaan anggaran jangka panjang.

Ia menegaskan, pihaknya telah berkoordinasi secara intens dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Menteri Dalam Negeri. Fokus utamanya bukan sekadar menunda pengangkatan, melainkan menata ulang tata kelola agar tidak ada lagi daerah yang sekarat karena dipaksa menanggung beban penggajian di luar kemampuan kas mereka.

“Soal PPPK sebenarnya kita sudah bahas dengan Menteri PANRB dan Mendagri untuk kemudian diatur lagi tata kelolanya untuk ke depan karena biasanya pengangkatan-pengangkatan ini dilakukan pada saat selesai pilkada,” ujar Dasco dengan nada serius.

Masalah ini bukan sekadar urusan teknis administrasi. Ada kaitan erat antara kebijakan pengangkatan pegawai dengan janji-janji kampanye yang seringkali tidak dibarengi dengan hitungan teknis ketersediaan dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Begitu kursi kepala daerah diduduki, desakan untuk mengakomodasi berbagai pihak melalui jalur PPPK pun tak terelakkan.

Meninjau Ulang Kewenangan Kepala Daerah

Bukan cuma soal waktu pengangkatan, Dasco juga menyoroti kewenangan kepala daerah yang dianggap perlu pengetatan. Selama ini, otoritas dalam mengangkat PPPK sering kali dipraktikkan tanpa perencanaan matang. Akibatnya, terjadi penumpukan jumlah pegawai yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan oleh organisasi birokrasi daerah tersebut.

“Kewenangan-kewenangan yang kemudian diberikan kepada kepala daerah ini juga mungkin perlu kita benahi tata kelolanya, supaya kemudian tidak terjadi penumpukan-penumpukan honorer atau PPPK baru yang kemudian ada di daerah,” tambahnya.

Kondisi ini menciptakan dilema. Di satu sisi, daerah memang membutuhkan sumber daya manusia untuk menjalankan fungsi layanan publik. Namun di sisi lain, jika pengangkatan hanya didasarkan pada keinginan pragmatis atau komitmen politik, maka yang dikorbankan adalah anggaran pembangunan infrastruktur dan layanan sosial lainnya bagi masyarakat luas.

Komisi II DPR RI kini sedang merumuskan standar yang lebih ketat. Harapannya, tidak ada lagi ruang bagi daerah untuk melakukan perekrutan “asal jadi” yang membebani kas daerah di masa depan. Mekanisme yang akan disusun nantinya dituntut lebih transparan, terukur, dan benar-benar berbasis pada kebutuhan riil organisasi, bukan sekadar pelengkap kuota atau titipan kepentingan.

Reformasi ini direncanakan segera dimatangkan oleh pihak legislatif bersama kementerian terkait dalam waktu dekat.

Fokus utamanya adalah menyelamatkan APBD agar tidak terus tergerus biaya operasional pegawai semata, sehingga alokasi anggaran bisa kembali diarahkan pada kepentingan masyarakat yang lebih mendesak.

Hingga kini, pembahasan mengenai batasan kuota dan kriteria pengangkatan baru masih terus disinkronisasikan antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi gejolak di lapangan.