Dihadiri Dasco, Komisi II gelar rapat dengan Mendagri-kepala daerah

JAKARTA — Di tengah masa reses, Komisi II DPR RI tetap menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan para kepala daerah pada Kamis, 30 Juli 2026.

Keputusan mengadakan rapat saat anggota dewan sedang berada di dapil masing-masing menunjukkan urgensi persoalan yang dibahas: remunerasi kepala daerah, dana bagi hasil, dan pendapatan asli daerah.

Rapat di Gedung DPR, Jakarta, dihadiri langsung oleh kepala dan wakil kepala daerah, sementara sejumlah lainnya mengikuti secara daring melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ikut bergabung dalam pertemuan tersebut.

“Ini pertemuan penting,” ungkap Dasco ketika rapat sudah berlangsung, menekankan prioritas DPR terhadap persoalan daerah.

Tiga Isu Strategis dalam Pembahasan

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membuka rapat dan menyebut acara ini “spesial” karena diselenggarakan di luar jadwal normal. Ia menjelaskan bahwa Komisi II memfasilitasi tiga pokok pembahasan utama.

Pertama, remunerasi kepala dan wakil kepala daerah yang selama ini menjadi keluhan dari pemerintah lokal. Kedua, sistematika dana bagi hasil (DBH) yang perlu reformulasi. Ketiga, strategi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Rifqi mengapresiasi advokasi berkelanjutan dari Apkasi dan Apeksi. Namun, ia menekankan fokus hari ini adalah mendengarkan aspirasi bupati dan wali kota. “Hari ini kami ingin mendengarkan keluh kesah masalah yang mudah-mudahan bisa kita carikan solusinya pada level kabupaten/kota dulu. Nanti gubernur akan kita carikan waktu khusus di RDP dan RDPU yang lain,” katanya.

Dampak Ekonomi Daerah pada Pertumbuhan Nasional

Ketua Komisi II meyakini ekonomi daerah yang bergeliat dengan baik akan berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Inilah alasan Komisi II memandang pertemuan dengan kepala dan wakil kepala daerah sangat penting. Di tengah berbagai tekanan global saat ini, hubungan pusat-daerah harus tetap kuat dan saling mendukung.

Menurut Rifqi, kegiatan pemerintahan di setiap level harus menghasilkan dua hal konkret: efek ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tanpa kedua dampak ini, reformasi kebijakan tidak akan bermakna bagi rakyat.