KPK Bisa Ambil Alih Kasus Eks Jampidsus Jika Penyidikan Terhambat

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki wewenang untuk mengambil alih penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Langkah ini dapat dilakukan apabila proses penyidikan yang sedang berjalan oleh Tim 9 Kejaksaan Agung (Kejagung) menghadapi hambatan serius dalam jangka waktu tertentu.

Pakar Hukum Pidana, Romli Atmasasmita, menekankan pentingnya proses penyidikan yang objektif dan profesional untuk mengungkap perkara ini. Menurutnya, penanganan kasus yang melibatkan pejabat tinggi ini memerlukan pendekatan hukum yang sangat cermat. Ia mengingatkan bahwa penyidikan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan KUHAP.

“Penyidikan tidak boleh tergesa-gesa. Seluruh tahapan harus dilakukan secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan KUHAP agar hasilnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Romli dalam keterangannya, Kamis (30/7/2026).

Fokus Pembuktian Kasus

Romli menyoroti bahwa kasus ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan spekulasi di ruang publik. Baginya, fakta hukum harus menjadi landasan utama melalui pengumpulan alat bukti yang sah. Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat nama Febrie Adriansyah, keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut menjadi poin sentral yang wajib dibuktikan.

Saat ini, publik menaruh perhatian besar pada kinerja Tim 9 Kejagung dalam menuntaskan perkara tersebut. Ketelitian dalam memeriksa para saksi serta memvalidasi alat bukti menjadi taruhan integritas institusi dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Jika proses ini dinilai stagnan atau terhambat oleh kendala teknis maupun prosedural, opsi pengambilalihan oleh lembaga antirasuah menjadi langkah hukum yang dimungkinkan oleh regulasi.

Implikasi Bagi Penegakan Hukum

Bagi masyarakat, kepastian hukum dalam kasus ini sangat krusial. Transparansi dalam penanganan perkara korupsi di internal aparat penegak hukum menjadi tolok ukur efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Apabila KPK nantinya mengambil alih, hal itu akan dipandang sebagai bentuk pengawasan silang (checks and balances) antar-lembaga penegak hukum untuk memastikan keadilan tidak terdistorsi.

Hingga saat ini, proses penyidikan masih terus bergulir di Kejaksaan Agung. Kehadiran tersangka baru, seperti Nurman Herin yang kini ditahan di Rutan Kejari Jaksel, menunjukkan bahwa pengusutan masih terus berkembang. Dinamika ini menuntut profesionalisme tinggi dari para penyidik agar setiap fakta yang tersaji di persidangan kelak memiliki kekuatan pembuktian yang solid dan tidak terbantahkan.