Tekanan Sektor Riil Bayangi Pasar Kerja Nasional

JAKARTA — Sektor riil Indonesia kini berada dalam cengkeraman tekanan berlapis yang mengancam stabilitas pasar tenaga kerja nasional. Perlambatan dunia usaha yang dipicu tingginya biaya produksi serta pengetatan kebijakan moneter memaksa pelaku industri melakukan efisiensi ketat, yang pada gilirannya meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) serta migrasi pekerja ke sektor informal.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Akbar Susamto, mengungkapkan bahwa beban sektor riil telah menumpuk jauh sebelum adanya tren kenaikan suku bunga acuan pada pertengahan 2026. Dunia usaha sebelumnya sudah terpukul oleh lonjakan harga energi, pelemahan permintaan pasar, dan dinamika perdagangan global yang tak menentu.

“Ketika sektor riil sudah dalam tekanan, kemudian Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga, maka tekanannya bertambah,” ujar Akbar dalam paparan CORE Midyear Economic Review, Rabu (29/7/2026). Ia menjelaskan bahwa kebijakan suku bunga yang lebih tinggi membuat biaya pendanaan bagi pelaku usaha membengkak, sekaligus menahan konsumsi rumah tangga yang terbebani biaya kredit lebih mahal.

Potret Pasar Kerja yang Menipu

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) berada di angka 4,68 persen pada Februari 2026. Namun, Akbar mengingatkan agar angka ini dibaca dengan sangat hati-hati. Penurunan persentase tersebut dinilai tidak serta-merta mencerminkan perbaikan kondisi di lapangan.

Menurutnya, ada pergeseran tenaga kerja dari sektor formal yang produktif ke sektor informal akibat efisiensi perusahaan. Selain itu, pertambahan jumlah angkatan kerja membuat jumlah pengangguran secara absolut tetap bertambah. “Ketika jumlah angkatan kerja meningkat, persentase penganggurannya angkanya masih segitu, tetapi sebenarnya jumlah orangnya lebih banyak yang menganggur,” jelasnya.

Kondisi ini menambah daftar tantangan bagi ekonomi nasional. CORE memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2026 berada di kisaran 4,8 persen hingga 4,9 persen. Sepanjang tahun 2026, ekonomi nasional diperkirakan tumbuh di angka 4,9 persen hingga 5,1 persen, tergantung pada volatilitas nilai tukar rupiah dan harga energi.

Strategi Mitigasi Dunia Usaha

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, mengakui bahwa fenomena tekanan ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha di dalam negeri, melainkan juga negara-negara dengan basis manufaktur kuat seperti Jepang dan Korea Selatan. Hal utama yang mendesak saat ini adalah mengembalikan kepercayaan dunia usaha untuk memicu kembali investasi.

Dunia usaha saat ini sedang mematangkan langkah mitigasi bersama pemerintah agar PHK menjadi pilihan terakhir. Beberapa strategi yang disiapkan meliputi pengurangan jam kerja, penghapusan lembur, pengurangan hari kerja, hingga merumahkan sebagian karyawan sementara waktu.

“Pendekatan preventif ini memungkinkan pemerintah memetakan kondisi perusahaan sejak dini sehingga penanganan tidak dilakukan ketika kondisi keuangan perusahaan sudah memburuk,” tutur Bob. Ia menekankan, jika PHK terpaksa dilakukan, prosesnya harus dibuat lebih sederhana agar hak-hak pekerja segera terpenuhi sebelum kondisi keuangan perusahaan semakin terpuruk.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa dialog sosial melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) menjadi jembatan krusial.

Komunikasi konstruktif ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang tidak hanya melindungi kelangsungan bisnis, tetapi juga menjaga keberlangsungan hidup pekerja di tengah ketidakpastian ekonomi yang masih membayangi prospek pertumbuhan ke depan.