Bukan Kemiskinan, Ternyata Ini Kerawanan Utama Terjadinya Politik Uang

JAKARTA — Anggapan bahwa kemiskinan menjadi pemicu utama praktik politik uang selama ini dinilai kurang tepat. Sebuah riset terbaru justru mengungkap bahwa dinamika kompetisi politik di tingkat lokal memiliki peran jauh lebih besar dalam menciptakan celah bagi serangan fajar.

Peneliti dan Chairman Lucidium AI, Yoyo Budianto, memperkenalkan instrumen baru bernama Indeks Kerentanan Serangan Fajar (IKSF) atau Dawn Attack Vulnerability Index (DAVI). Melalui makalah ilmiah yang diterbitkan di Social Science Research Network (SSRN), ia memaparkan bahwa politik uang lebih didorong oleh desain sistem kompetisi yang agresif, bukan sekadar kondisi ekonomi pemilih.

Faktor Struktural di Balik Politik Uang

Penelitian ini membedah fenomena tersebut dengan menguji IKSF pada dua kota yang memiliki tingkat kemiskinan rendah serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi. Hasilnya mengejutkan. Sebanyak 63 dari 119 kelurahan di wilayah tersebut justru masuk dalam kategori rawan tinggi hingga sangat tinggi, dengan rata-rata skor kerentanan mencapai 3,08 pada skala 5.

Yoyo menjelaskan bahwa politik uang tetap subur di wilayah makmur karena adanya faktor struktural yang memicu insentif pembelian suara. Hal ini dipicu oleh ketatnya persaingan antarcalon legislatif dalam partai yang sama, margin kemenangan yang sangat tipis, serta kuatnya pengaruh jaringan broker politik di tingkat kelurahan.

“Selama ini kita menjelaskan politik uang dengan satu kalimat yang keliru: orang miskin mudah dibeli. Data menunjukkan persoalannya jauh lebih kompleks. Yang mendorong serangan fajar bukan semata kemiskinan, tetapi desain kompetisi politik yang menciptakan insentif untuk membeli suara,” ujar Yoyo.

Mengukur Risiko Hingga Tingkat Kelurahan

Selama ini, pengawasan pemilu cenderung berhenti pada level kabupaten atau kota. Akibatnya, kantong-kantong kerawanan di tingkat mikro, seperti kelurahan, sering luput dari pengawasan. Kehadiran IKSF bertujuan menambal celah tersebut dengan menyediakan pendekatan berbasis data yang lebih presisi bagi para penyelenggara dan pengawas pemilu.

Penggunaan data ini memungkinkan otoritas terkait untuk memetakan wilayah prioritas yang benar-benar berisiko tinggi. Yoyo menegaskan bahwa instrumen ini berfungsi sebagai alat deteksi dini agar sumber daya pengawasan dapat dialokasikan lebih efisien. Baginya, apa yang tidak terukur maka tidak akan bisa dikelola dengan baik.

Implikasi dari temuan ini cukup mendesak bagi integritas pemilu di Indonesia. Peneliti menyarankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Sistem tersebut dinilai kerap memicu kompetisi internal yang tidak sehat antarcalon, yang pada akhirnya justru mendorong praktik politik uang sebagai cara untuk mengamankan suara.

Langkah preventif ini diharapkan menjadi titik balik dalam cara pandang otoritas dalam memitigasi kecurangan. Dengan memahami bahwa politik uang merupakan masalah struktural, kebijakan yang diambil ke depan tidak lagi sekadar menyasar basis massa ekonomi lemah, melainkan menyasar akar desain kompetisi yang menciptakan celah bagi para pelaku.