Deretan keluhan warga Kabupaten Bandung Barat tumpah ruah saat Anggota DPR RI Rajiv turun langsung ke lapangan. Isu ketahanan pangan yang kian mendesak dan minimnya fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) mendominasi curhatan masyarakat di berbagai titik.
Bagi mereka, infrastruktur dasar yang gelap dan akses pertanian yang tersendat bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan hambatan nyata untuk mengais rezeki sehari-hari.
Rajiv memanfaatkan masa reses ini untuk memangkas jarak. Ia menegaskan, turun langsung ke konstituen adalah cara paling jujur untuk memetakan masalah tanpa perantara. Saban hari ia menyambangi kelompok tani hingga berdiskusi dengan mahasiswa di wilayah Bandung Barat sejak Sabtu (1/8/2026).
Baginya, mendengarkan langsung adalah kunci agar fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di Senayan tidak melenceng dari realitas di tingkat tapak.
Pertanian dan Infrastruktur yang Mendesak
Sektor pertanian menjadi catatan khusus. Rajiv sempat meninjau langsung sejumlah infrastruktur pendukung yang ada di lapangan. Ia melihat ada celah besar antara potensi lahan dengan ketersediaan sarana penunjang yang layak.
Tanpa irigasi yang baik atau akses yang mumpuni, produktivitas petani lokal sulit bersaing. Keluhan dari para petani ini ia catat dengan saksama untuk dibawa ke dalam rapat-rapat komisi.
Selain urusan sawah dan ladang, persoalan PJU jadi sorotan warga yang tak kalah tajam. Banyak ruas jalan yang minim penerangan, memicu keresahan warga saat melintas di malam hari. Kondisi ini mencerminkan masih ada lubang besar dalam pemenuhan infrastruktur dasar di Bandung Barat. Rajiv paham betul, lampu jalan bukan sekadar fasilitas pelengkap, tapi menyangkut rasa aman warga untuk beraktivitas.
Banyak warga mengeluhkan kondisi jalan yang gelap gulita. Mereka merasa perhatian pemerintah daerah belum merata ke pelosok-pelosok desa. Rajiv mendengarkan setiap keluhan itu dengan sabar, mencatat titik-titik mana saja yang paling rawan dan membutuhkan intervensi segera.
Momen reses ini baginya bukan sekadar seremoni. Ia menegaskan bahwa setiap masukan yang ia terima adalah modal utama di parlemen nanti. “Saya harus memastikan masyarakat Bandung Barat mendapatkan haknya sebagai rakyat Indonesia. Memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat itu harga mati,” ujar Rajiv di sela-sela kegiatannya.
Selama rangkaian kunjungan ini, ia juga mencoba membedah hambatan-hambatan yang selama ini membuat program pemerintah pusat sulit menyentuh level bawah. Seringkali masalahnya bukan pada ketersediaan anggaran semata, tapi pada sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Inilah yang ingin ia perbaiki lewat fungsi pengawasannya nanti.
Proses ini memang memakan waktu. Rajiv menyadari bahwa mengubah kebijakan nasional bukan perkara membalik telapak tangan. Namun, ia berkomitmen untuk membawa aspirasi warga Bandung Barat ke level yang lebih tinggi. Ia ingin apa yang disuarakan petani saat ia turun ke lapangan tidak menguap begitu saja setelah masa reses berakhir.
Ke depannya, ia berjanji akan mengawal setiap aspirasi yang masuk agar menjadi program nyata. Fokus utamanya tetap pada penguatan ketahanan pangan daerah dan pembenahan infrastruktur vital.
Langkah berikutnya, ia akan menyusun laporan reses yang memuat daftar prioritas tersebut untuk segera dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait di Jakarta.
Masyarakat kini menanti bukti nyata, apakah keluhan mereka tentang jalan gelap dan hasil tani yang tak maksimal akan terjawab dalam anggaran tahun depan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.