Anggota DPR apresiasi respons cepat satgas pangan soal MinyaKita

SIDOARJO — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono memuji kecepatan satgas pangan merespons temuan harga MinyaKita yang melambung hingga Rp22 ribu per liter di Pasar Kalanganyar, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Perlakuan responsif itu terbukti efektif: pasokan ditambah, harga turun ke HET Rp15.700 per liter dalam waktu singkat.

“Satgas pangan langsung merespons cepat terkait temuan mahalnya harga MinyaKita saat meninjau Pasar Kalanganyar pada Kamis (30/7),” ujar BHS dalam keterangan di Sidoarjo, Minggu. Tak menunggu lama, dia langsung menghubungi kepala satgas pangan.

Hasilnya, Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya segera diminta menggelontorkan MinyaKita ke seluruh wilayah Sidoarjo, termasuk pasar rakyat tempatnya menemukan anomali harga.

Pasokan Berlebih, Harga Stabil

Data yang dihimpun satgas pangan menunjukkan respons nyata: Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya telah menggelontorkan 16.193 karton MinyaKita—setara 194.316 liter—ke lima pasar rakyat di Kabupaten Sidoarjo. Distribusi besar-besaran ini dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan menstabilkan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Hasilnya terukur. “Pascasatgas pangan melalui Perum Bulog menggelontorkan MinyaKita, pasokan komoditas tersebut mencukupi bahkan berlebih,” kata Bambang Haryo Soekartono. Harga yang awalnya membuat konsumen protes—Rp22 ribu per liter—kemudian turun stabil ke HET Rp15.700 per liter.

Selisih tipis Rp6.300 per liter tersebut menunjukkan bahwa distribusi yang efektif mengatasi kelangkaan dan spekulasi.

Subsidi Harus Dijual Sesuai Harga Resmi

Bambang menegaskan bahwa MinyaKita merupakan barang subsidi yang harus dijual dengan harga sebenarnya, sesuai HET. “Kalau ada yang menjual lebih mahal akibat permainan distribusi, tentu harus ditindak sesuai aturan,” tegasnya. Kalimat itu mengisyaratkan bahwa kenaikan harga di lapangan bukan semata karena kelangkaan, melainkan praktik tidak wajar dari pihak tertentu dalam rantai distribusi.

Apresiasi anggota DPR ini menjadi sinyal bahwa sistem satgas pangan—setidaknya dalam kasus ini—mampu bekerja cepat dan terukur ketika ada laporan dari lapangan. Waktu respons kurang dari sepekan sejak temuan Kamis hingga penggelontoran pasokan besar menunjukkan koordinasi lintas institusi (DPR, satgas pangan, Perum Bulog) yang relatif lancar.