SIDOARJO — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau langsung pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu lalu. Kunjungan ini untuk memastikan program pelatihan kewirausahaan tidak sekadar memberikan teori, tetapi menciptakan wirausaha baru yang berkualitas dan profesional.
Program bimtek mencakup pengolahan hasil laut, pengelasan, dan layanan AC. Bambang menekankan bahwa pendampingan lanjutan menjadi kunci agar peserta mampu mengembangkan keterampilan menjadi usaha yang legal, produktif, dan berkelanjutan. “Praktik langsung di kawasan industri kecil adalah tahap penting untuk menguji kemampuan peserta setelah pembekalan teori,” katanya.
Respons peserta terhadap materi menunjukkan potensi nyata. Kemampuan mereka menyerap dan mempraktikkan apa yang dipelajari secara cepat membuktikan bahwa masyarakat siap berkembang menjadi pengusaha baru. Namun, Bambang menekankan bahwa pelatihan harus menghasilkan lebih dari sekadar peningkatan keterampilan. “Dengan percepatan ini akan muncul wirausaha-wirausaha baru yang berkualitas,” ujarnya.
Dukungan Menyeluruh untuk Pengembangan Usaha
Menurut Bambang, pengembangan usaha membutuhkan ekosistem pendukung yang komprehensif. Tidak cukup peserta menguasai produksi; mereka juga perlu pemahaman soal manajemen, permodalan, legalitas, dan pemasaran. Untuk itu, pemerintah membuka akses pembiayaan melalui beberapa saluran.
“Akses pembiayaan dapat diarahkan melalui kredit usaha rakyat (KUR) daerah, Bank Sidoarjo, maupun KUR dari bank Himbara,” jelasnya.
Langkah ini penting karena modal menjadi hambatan utama IKM untuk berkembang. Dengan berbagai opsi kredit, peserta pelatihan memiliki jalan untuk mengubah keterampilan menjadi bisnis nyata.
Legalitas dan Tindak Lanjut Berkelanjutan
Direktur IKM Pangan, Furniture, dan Bahan Bangunan Kementerian Perindustrian Afrizal Haris turut hadir dalam kunjungan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa program bimtek tidak hanya mengajarkan cara memproduksi barang atau jasa, tetapi juga menunjukkan langsung bagaimana usaha dikelola secara profesional di industri.
“Peserta tidak hanya belajar menghasilkan produk, tetapi juga melihat langsung bagaimana usaha dikelola di dunia industri,” ujar Afrizal.
Kementerian Perindustrian berkomitmen memberikan tindak lanjut komprehensif setelah pelatihan berakhir. Salah satu prioritas adalah mendorong peserta memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dasar legalitas usaha. Langkah ini krusial karena NIB menjadi syarat untuk mengakses berbagai layanan publik dan kredit formal.
Pembinaan berikutnya akan mencakup sertifikasi produk, pendampingan teknis berkelanjutan, diversifikasi produk, hingga restrukturisasi mesin bagi IKM yang membutuhkan peningkatan kapasitas produksi. “Langkah tersebut diharapkan membuat hasil pelatihan berlanjut menjadi pengembangan usaha, bukan berhenti setelah kegiatan selesai,” kata Afrizal.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.