Golkar Minta RUU Pemilu Jadi Solusi Atasi Mahalnya Biaya Politik Cakada

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mendesak pembahasan RUU Pemilu untuk benar-benar menggarap masalah mendasar: mahalnya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ia menilai persoalan ini adalah akar dari berbagai masalah yang muncul kemudian, termasuk tingginya kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah terpilih.

“Mahalnya proses politik seseorang untuk menjadi calon kepala daerah adalah akar persoalan yang harus kita selesaikan,” kata Sarmuji di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (3/8).

Pendidikan Partai Tak Cukup

Sarmuji merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyoroti maraknya OTT terhadap kepala daerah. Mendagri menekankan bahwa pembinaan integritas saja tidak cukup karena akhirnya bergantung pada integritas pribadi masing-masing pejabat.

Partai Golkar setuju bahwa kaderisasi dan pendidikan politik internal sangat penting. Sarmuji menekankan partai memiliki tanggung jawab merekrut calon kepala daerah atau calon legislatif yang berintegritas dan berkapasitas profesional.

“Bahkan sejak sebelum ditugaskan sebagai pejabat publik, partai berkewajiban melakukan pelatihan, dan saat menjadi pejabat publik, partai juga harus memagari setiap anggotanya agar tetap dalam rel yang benar,” ujarnya.

Namun, penguatan kaderisasi bukanlah solusi tunggal. Menurut Sarmuji, ada faktor yang sering terabaikan dalam diskusi—faktor yang justru menjadi akar penyebab utama.

Biaya Politik: Masalah Tersembunyi

Dalam setiap diskusi tentang peningkatan integritas pejabat daerah, masalah biaya politik selalu disebut-sebut. Namun, ketika mencari solusi, pembahasan seringkali melewatkan akar persoalan tersebut. “Anehnya, begitu kita mencari solusi atas masalah itu, kita seperti tidak melihat kembali akar persoalannya,” kata Sarmuji.

Tingginya biaya politik menciptakan tekanan finansial yang berat pada calon kepala daerah. Sebagian dari mereka kemudian mencari cara untuk mengembalikan investasi mereka setelah terpilih—perilaku yang bisa membuka pintu untuk korupsi dan KKN. Dengan kata lain, mahalnya biaya Pilkada adalah pintu masuk menuju berbagai persoalan hukum yang menimpa kepala daerah kemudian.

Sarmuji meminta agar RUU Pemilu benar-benar menjadikan isu biaya politik sebagai bahan evaluasi utama. “Dalam proses pembahasan undang-undang politik, terutama undang-undang Pilkada, akar persoalan itu harus kita tilik bersama, harus kita carikan solusi yang sebenarnya.

Bukan solusi yang tidak lahir dari diagnosis yang benar, tapi solusi yang berdasarkan diagnosis yang sudah kita pahami bersama-sama,” sambungnya.

Konstitusi Membuka Opsi Lain

Tito Karnavian, dalam kesempatan terpisah, menyebutkan bahwa Konstitusi tidak mengharuskan kepala daerah dipilih secara langsung. “Demokratis bisa langsung, bisa perwakilan,” kata Mendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7). Menurutnya, mengubah sistem Pilkada hanya memerlukan perubahan Undang-Undang Pilkada, bukan amandemen konstitusi.

Meski membuka kemungkinan tersebut, Tito tetap menekankan pentingnya memperkuat proses kaderisasi di internal partai sebelum mengusung calon kepala daerah. Namun, poin Golkar soal biaya politik menunjukkan bahwa pembinaan internal partai saja tidak akan efektif jika sistem pembiayaan Pilkada tetap memberatkan calon.

Pembahasan RUU Pemilu akan menjadi momentum penting untuk mengevaluasi tidak hanya mekanisme pemilihan, tetapi juga struktur biaya yang menghubungkan calon dengan berbagai harapan finansial setelah mereka terpilih. Tanpa mengatasi akar masalah ini, upaya penguatan integritas kepala daerah akan tetap terasa setengah hati.