Gugatan Tarif Trump: California Seret Gedung Putih ke Pengadilan

JAKARTA — California melayangkan gugatan tarif Trump terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump pada Senin, dengan dua perkara sekaligus: menahan putaran tarif terbaru dan menghentikan pembagian data pribadi keluarga miskin ke petugas imigrasi.

Langkah ini memperlebar benturan hukum antara negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat dan Gedung Putih. Di satu sisi, tarif baru dipersoalkan karena berpotensi menambah biaya ke konsumen. Di sisi lain, data bantuan sosial dipermasalahkan karena menyangkut privasi keluarga berpenghasilan rendah.

California gugat tarif Trump dan data bantuan

Jaksa Agung California Rob Bonta mengatakan gugatan itu diajukan bersama negara bagian lain yang dipimpin Partai Demokrat untuk menahan apa yang ia sebut sebagai kebijakan presiden yang melanggar hukum. Dalam pernyataannya, Bonta menilai tarif baru Trump adalah bagian dari “failed and illegal economic policy” yang sebelumnya sudah diblokir pengadilan.

“Tariffs are taxes, and the American people cannot and should not shoulder the extra costs that come from the president’s failed and illegal economic policy — no matter how much the president wants them to,” kata Bonta saat mengumumkan gugatan di U.S. Court of International Trade.

Gugatan kedua menyasar rencana pemerintahan Trump berbagi data pribadi penerima program Temporary Assistance for Needy Families kepada lembaga luar, termasuk Department of Homeland Security. Departemen itu membawahi Immigration and Customs Enforcement dan unit penegakan imigrasi lain.

Bonta menyebut langkah itu sebagai bagian dari “mass surveillance effort” yang lebih luas. Ia juga mengatakan pemerintah mengeksploitasi program yang dirancang agar anak-anak tidak kelaparan dan keluarga miskin bisa bangkit kembali.

Tarif baru dipertahankan Gedung Putih

Gedung Putih membela kebijakan tarif itu sebagai alat yang sah untuk melawan praktik kerja paksa di pasar internasional. Juru bicara Gedung Putih Kush Desai mengatakan tarif baru itu adalah “legally durable tool” untuk menghapus “unreasonable acts, policies and practices that burden U.S. commerce.”

Desai juga menolak gugatan atas data bantuan keluarga miskin. Ia menuduh Partai Demokrat kembali mendahulukan imigran ilegal ketimbang keluarga Amerika.