Respons Bos BGN soal Anggaran MBG & Pendidikan Harus Dipisah

Mulai APBN Tahun Anggaran 2028, anggaran Program MBG yang tidak termasuk komponen utama pendidikan tidak lagi dihitung sebagai bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Namun, BGN menegaskan perubahan itu tidak mengurangi keberlanjutan program sebagai salah satu program strategis pemerintah.

Dampaknya ke tata kelola APBN

Di titik ini, dampaknya terasa langsung pada cara pemerintah menyusun pos belanja. Pemisahan anggaran MBG dari pendidikan membuat garis fiskal lebih jelas. Kementerian dan lembaga terkait tidak lagi mencampur dua tujuan belanja yang berbeda dalam satu keranjang yang sama.

Bagi publik, implikasinya ada pada keterbacaan anggaran. Masyarakat bisa menilai lebih terang berapa besar dana yang benar-benar dipakai untuk pendidikan dan berapa yang dialokasikan untuk program makan bergizi gratis. Transparansi seperti ini sering jadi sumber perdebatan, terutama ketika sebuah program sosial masuk ke area belanja wajib yang sensitif.

Sudaryono menilai putusan MK justru memberi kepastian hukum terhadap keberlangsungan Program MBG sekaligus memperjelas tata kelola penganggarannya. BGN, kata dia, tetap memegang mandat untuk memastikan program terlaksana secara efektif, akuntabel, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat.

"Kalau kita kaji lebih dalam, keputusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis adalah program yang konstitusional. Yang menjadi perhatian adalah penempatan anggarannya, dan itu tentu akan disikapi oleh pemerintah sesuai mekanisme yang berlaku," jelas Sudaryono.

BGN juga menegaskan putusan itu tidak mengubah kedudukan, kewenangan, tugas, maupun fungsi lembaga sebagai penyelenggara Program MBG. Lembaga tersebut akan terus mendukung proses penyesuaian kebijakan sambil memastikan program tetap berjalan secara optimal dan prima.

Ke depan, perhatian publik akan tertuju pada bagaimana pemerintah mengatur desain APBN menjelang batas waktu transisi itu. Dari sana, arah baru penganggaran MBG akan terlihat lebih jelas, termasuk bagaimana pos pendidikan dipisahkan secara resmi pada APBN Tahun Anggaran 2028.