DPR ingatkan pemerintah serius tangani potensi gagal bayar BPJS Kesehatan

YOGYAKARTA — Peringatan dari Direktur Utama BPJS Kesehatan tentang potensi gagal bayar Juli 2027 akibat defisit Rp2 triliun per bulan tidak boleh dianggap sekadar alarm. Ini panggilan untuk tindakan nyata.

Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina menekankan pemerintah harus bergerak cepat dengan langkah antisipatif. “Masyarakat meminta pemerintah segera menindaklanjuti kondisi ini dengan langkah-langkah konkret. Prioritas yang paling mendesak adalah memastikan kecukupan likuiditas agar pembayaran klaim kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan tetap berjalan tepat waktu,” katanya.

Kenapa hal ini kritis? Keterlambatan bayar klaim ke rumah sakit langsung menyentuh akses masyarakat atas layanan kesehatan. Rumah sakit yang tidak dibayar tepat waktu akan kesulitan operasional—berdampak pada kualitas perawatan dan ketersediaan obat. Pasien pemegang BPJS yang datang ke rumah sakit bisa terbentur masalah administratif alih-alih mendapat pelayanan lancar.

Vita menekankan hal ini bukan soal kesehatan finansial BPJS semata. “Keterlambatan pembayaran klaim kepada rumah sakit tidak boleh terjadi karena berpotensi mengganggu mutu pelayanan serta akses masyarakat terhadap layanan kesehatan,” ujarnya.

Evaluasi Menyeluruh Dibutuhkan

Dari sisi solusi jangka panjang, pemerintah perlu evaluasi menyeluruh terhadap pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Vita merinci fokusnya: validasi data kepesertaan agar tidak ada cacat data, penguatan dukungan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), peningkatan kepatuhan pembayaran iuran bagi peserta yang mampu, penguatan pengawasan untuk mencegah fraud, serta pengendalian biaya layanan kesehatan tanpa mengurangi kualitas.

Langkah defensif semacam ini penting, tapi belum cukup. Vita juga mengajukan strategi ofensif: pemerintah perlu memperkuat upaya promotif dan preventif agar beban pembiayaan penyakit dapat ditekan. Jika masyarakat lebih sehat, biaya klaim otomatis berkurang.

“Keberlanjutan JKN tidak dapat hanya mengandalkan penambahan penerimaan, tetapi juga harus didukung oleh tata kelola yang lebih efisien, akuntabel, dan berbasis data,” tegas Vita.

DPR menyatakan akan terus mengawal langkah pemerintah dalam merumuskan solusi komprehensif. Target ganda: menjaga kesehatan keuangan BPJS Kesehatan sekaligus menjamin masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.