BANDUNG — Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan II 2026 yang melesat hingga 5,73 persen harus benar-benar membawa dampak nyata yang langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat setempat. Angka pertumbuhan yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,29 persen tersebut tidak boleh sekadar menjadi catatan indah di atas kertas tanpa adanya perbaikan kesejahteraan yang konkret.
Dampak langsung dari realisasi pertumbuhan ini sangat krusial bagi warga Jawa Barat yang saat ini membutuhkan lapangan pekerjaan baru, peningkatan pendapatan rumah tangga, serta pengentasan kemiskinan yang terarah. Tanpa adanya pemerataan dan serapan tenaga kerja yang optimal, pertumbuhan yang tinggi berisiko memicu ketimpangan sosial yang lebih dalam antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
Mendorong Inklusi dan Penurunan Angka Kemiskinan
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Iwan Koswara, mengapresiasi capaian ekonomi tersebut sebagai sinyal positif pemulihan dan penguatan ekonomi daerah. Namun, ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak cepat berpuas diri dengan indikator makro tersebut.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu patut disyukuri. Namun yang lebih penting bagaimana hasil pertumbuhan itu mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan,” ujar Iwan Koswara pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Iwan juga menyoroti penurunan angka kemiskinan di Jawa Barat yang kini berada di posisi 6,54 persen. Meski menilai indikator tersebut sebagai perkembangan yang baik, ia menegaskan bahwa penguatan program pemberdayaan masyarakat mutlak diperlukan agar warga memiliki ketahanan ekonomi jangka panjang yang tangguh.
Penguatan Industri Pengolahan dan Pendidikan Vokasi
Sektor industri pengolahan sejauh ini masih menjadi motor penggerak utama sekaligus penyumbang terbesar dalam laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Untuk menjaga momentum ini, kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal harus terus ditingkatkan agar mampu bersaing dan terserap oleh industri modern.
Langkah taktis yang perlu digenjot oleh pemerintah provinsi adalah memperkuat pendidikan vokasi serta program pelatihan kerja yang kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan riil dunia usaha saat ini.
“Komisi V DPRD Jawa Barat akan terus mendorong penguatan kualitas pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja agar masyarakat Jawa Barat mampu mengisi peluang kerja yang tersedia,” kata Iwan menegaskan komitmen legislatif.
Lebih lanjut, pemerataan pembangunan menjadi pekerjaan rumah yang mendesak agar kue pembangunan tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di kawasan industri perkotaan saja, melainkan menjangkau hingga pelosok perdesaan.
“Ke depan, pertumbuhan ekonomi harus semakin inklusif. Artinya, manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat, sehingga kualitas hidup warga Jawa Barat terus meningkat,” ucap Iwan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.