BANDUNG — Jawa Barat mencatatkan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi di Indonesia selama semester pertama tahun 2026. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sebanyak 6.727 pekerja di provinsi ini kehilangan pekerjaan dalam periode Januari hingga Juni 2026.
Angka tersebut merepresentasikan sekitar 20,77 persen dari total 32.389 pekerja yang mengalami PHK secara nasional. Menanggapi kondisi ini, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Farabi El Fouz, mendesak perlunya tindakan nyata dan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan agar dampak ekonomi tidak meluas bagi masyarakat.
Pentingnya Kolaborasi Multipihak
Farabi menekankan bahwa posisi Jawa Barat sebagai pusat industri manufaktur besar di Indonesia membuat fenomena ini menjadi krusial. Tekanan pada sektor manufaktur menuntut adanya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pelaku usaha, serta serikat pekerja.
“Tingginya angka PHK ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, pelaku usaha, dan serikat pekerja perlu duduk bersama mencari solusi agar dunia usaha tetap bertahan sekaligus hak-hak pekerja tetap terlindungi,” ujar Farabi, Senin (20/7/2026).
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempererat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Pemetaan sektor industri yang sedang tertekan menjadi langkah krusial agar intervensi kebijakan, baik untuk mencegah PHK maupun membantu pekerja terdampak, dapat tepat sasaran.
Penguatan Kompetensi Pekerja
Strategi lain yang diusulkan Farabi adalah akselerasi program pelatihan vokasi. Fokus utama mencakup peningkatan keterampilan melalui skema reskilling dan upskilling yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata industri saat ini. Kompetensi yang relevan akan memperbesar peluang pekerja terdampak untuk terserap kembali ke pasar tenaga kerja atau beralih ke wirausaha mandiri.
“Jangan sampai para pekerja yang terkena PHK harus menganggur dalam waktu lama. Pemerintah harus mempercepat program pelatihan dan memperluas akses penempatan kerja agar mereka bisa segera mendapatkan kesempatan baru,” ucapnya.
Dampak bagi Industri dan Tenaga Kerja Lokal
Bagi pelaku industri dan tenaga kerja di lapangan, tantangan PHK yang tinggi ini menjadi sinyal penting perlunya stabilitas iklim usaha. Farabi berharap setiap investasi yang masuk ke Jawa Barat mampu memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
DPRD Jawa Barat berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan ketat terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang berjalan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di tengah dinamika ekonomi yang penuh tantangan.
Ke depan, langkah-langkah antisipatif tersebut diharapkan mampu menekan gelombang PHK sekaligus menjaga keberlanjutan pertumbuhan dunia usaha di wilayah tersebut.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.